Kepastian Hukum Terhadap Karyawan Yang Melakukan Indispliner Mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan (Studi Kasus Analisis Putusan Nomor 933 K/Pdt.Sus-PHI/2020)

Aura Diva Maulana, . (2025) Kepastian Hukum Terhadap Karyawan Yang Melakukan Indispliner Mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan (Studi Kasus Analisis Putusan Nomor 933 K/Pdt.Sus-PHI/2020). Other thesis, Universitas Pamulang.

[img] Text
COVER.pdf
Restricted to Registered users only

Download (884kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (165kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (222kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (109kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (214kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (83kB)
[img] Text
JURNAL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (257kB)

Abstract

Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan tindakan hukum yang berdampak signifikan terhadap keberlangsungan hidup karyawan. Dalam praktiknya, PHK seringkali menimbulkan sengketa antara karyawan dan perusahaan, sehingga menuntut kehadiran hukum untuk memberikan kepastian dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kepastian hukum bagi karyawan yang di-PHK serta meninjau pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 933 K/Pdt.Sus-PHI/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi karyawan masih menghadapi tantangan, terutama ketika perusahaan tidak menjalankan prosedur PHK sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menilai bahwa PHK yang dilakukan perusahaan tidak sah secara hukum karena tidak adanya dasar yang kuat dan tidak melalui proses bipartit maupun mediasi. Putusan ini mempertegas pentingnya prosedur hukum dalam PHK serta perlindungan hukum bagi pekerja. Kesimpulannya, putusan tersebut memberikan preseden penting mengenai pentingnya pertimbangan yuridis dan perlindungan hukum terhadap pekerja dalam kasus Pemutusan hubungan kerja (PHK).

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Pemutusan Hubungan Kerja, Kepastian Hukum, Pertimbangan Hakim, Putusan Mahkamah Agung
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Mahlil Muhammad
Date Deposited: 02 Apr 2026 05:21
Last Modified: 02 Apr 2026 05:21
URI: http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19191

Actions (login required)

View Item View Item