Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Azzahra Nada Syifa, . (2025) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (989kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (317kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (438kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (317kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (182kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (235kB)

Abstract

Meningkatnya penggunaan kosmetik oleh masyarakat tidak diimbangi dengan kesadaran akan kandungan bahan di dalam produk tersebut, sehingga membuka peluang bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi dan mengedarkan kosmetik ilegal atau berbahaya. Bahan-bahan seperti merkuri, hidrokuinon, serta pewarna sintetis tertentu masih banyak ditemukan dalam kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada konsumen yang dirugikan serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum dari pelaku usaha atas kerugian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, serta dilengkapi dengan wawancara kepada pihak terkait seperti BPOM dan BPSK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai perlindungan konsumen telah tersedia, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan sanksi, dan rendahnya kesadaran konsumen akan hak- haknya. Perlindungan hukum dapat diwujudkan dalam bentuk ganti rugi, penarikan produk, hingga sanksi administratif dan pidana terhadap pelaku usaha. Oleh karena itu, penguatan lembaga pengawas, pemberdayaan konsumen, dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan hukum, konsumen, kosmetik berbahaya, pelaku usaha, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	02 Apr 2026 05:19
Last Modified:	02 Apr 2026 05:19
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19190

Actions (login required)

View Item