Efektivitas Implementasi Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Cengkareng Jakarta Barat Tahun 2024)

Asri Nur Ramdhan, . (2025) Efektivitas Implementasi Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Cengkareng Jakarta Barat Tahun 2024). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (675kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (805kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (418kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (630kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (422kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB)

Abstract

Perkawinan merupakan suatu institusi sosial dan legal yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam upaya melindungi hak anak dan mencegah dampak negatif dari praktik perkawinan usia dini, pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 dalam praktik perkawinan di bawah umur yang terjadi di wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Cengkareng, Jakarta Barat. Fokus penelitian ini meliputi proses pemberian dispensasi oleh pengadilan agama, peran dan wewenang KUA dalam menyikapi permohonan perkawinan di bawah umur, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi masih terjadinya perkawinan usia dini di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan, wawancara dengan petugas KUA, analisis dokumen dispensasi dan berkas administrasi perkawinan. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya penegakan ketentuan batas usia minimal perkawinan masih menghadapi tantangan besar, khususnya dalam hal pengetahuan hukum masyarakat yang rendah, lemahnya kontrol sosial, dan kurangnya edukasi mengenai dampak negatif dari perkawinan usia dini. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah, lembaga peradilan, dan KUA meningkatkan koordinasi serta memperkuat peran edukatif kepada masyarakat. Sosialisasi undang-undang, penyuluhan hukum, serta penguatan pendidikan reproduksi remaja menjadi langkah penting guna mewujudkan perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap anak dan remaja dalam konteks perkawinan.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Perkawinan di bawah umur Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Dispensasi kawin KUA Cengkareng, Perlindungan anak
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	30 Jan 2026 07:54
Last Modified:	30 Jan 2026 07:54
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/18689

Actions (login required)

View Item