Alfin Maulana, . (2025) Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2o16 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2oo2 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Analisis Putusan Nomor:471/Pid.Sus/2021/PN Cbi dan Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2021/PN Pwk). Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (879kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (301kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (463kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (337kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (159kB) |
|
|
Text
JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (366kB) |
Abstract
Undang-undang perlindungan anak telah diberlakukan untuk melindungi anak dari berbagai tindakan termasuk tindakan pencabulan. Pencabulan merupakan suatu perwujudan tidak sempurnanya rasa tanggung jawab dari seseorang terhadap sesama manusia. Pencabulan suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sekarang yang penting adalah memahami fenomena mana saja yang mempengaruhi eksistensi pencabulan tersebut. Hal ini adalah penting berhubung dengan penentuan siapa atau apa saja yang harus ditangani dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan pencabulan ini. Sanksi atau hukuman merupakan akibat hukum yang dibebankan kepada pelanggar suatu norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, hukum pidana atau sanksi pidana berarti hukuman yang diberikan kepada seseorang karena melanggar norma hukum pidana yang berlaku. Terhadap pemahaman ini, kiranya dapat diperoleh batasan-batasan tertentu untuk menjelaskan kapan dapat diterapkannya hukuman pidana ini terhadap seseorang. Perlindungan terhadap anak bukan hanya tanggungjawab pemerintah tetapi harus ditunjang dengan kesadaran diri masyarakat dan anggota-anggota masyarakat sebagai suatu masyarakat yang kebutuhan-kebutuhannya menjadi semakin beragam/kompleks, sebuah peraturan yang jelas dan tegas dikembangkan. Hukum positif akan dilahirkan sebagai pranata sosial yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembangunan atau dalam istilah yang lebih manusiawi untuk mengamalkan hak-hak asas. Permasalahan yang diangkat oleh penulis pada penelitian ini yaitu pertama, Bagaimana Disparitas Tindak Pidana Pencabulan Dalam Putusan No. 471/Pid.Sus/2021/Pn.Cbi? kedua, Bagaimana Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Melindungi Anak Sebagai Korban Kejahatan Pencabulan Ditinjau Dari Putusan No. 471/Pid.Sus/2021/Pn.Cbi? Metode dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif, karena pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneleah putusan pengadilan, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dan juga dapat menggambarkan situasi, fenomena, atau permasalahan yang mangacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penulis juga menggunakan analisa dari suatu putusan pengadilan yang sudah final, karena perkara dari suatu putusan pengadilan merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya penulis menyelidiki secara cermat mengenai suatu program, peristiwa, aktifitas, proses, atau kelompok individu. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Tindak Pidana, Perlindungan Anak, Pemidanaan |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law |
| Depositing User: | Mahlil Muhammad |
| Date Deposited: | 29 Jan 2026 06:44 |
| Last Modified: | 29 Jan 2026 06:44 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/18668 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
