Pertanggungjawaban Pidana Perbankan Pelaku Penyalahgunaan Data Nasabah Untuk Kepentingan Pengajuan Kredit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan No. 57/Pid.Sus-Tpk/2024/Pt Dki)

Albaria Fajri, . (2025) Pertanggungjawaban Pidana Perbankan Pelaku Penyalahgunaan Data Nasabah Untuk Kepentingan Pengajuan Kredit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan No. 57/Pid.Sus-Tpk/2024/Pt Dki). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (725kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (383kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (95kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (142kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (11kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (310kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus penyalahgunaan data nasabah oleh pelaku yang terlibat dalam pengajuan kredit, dengan fokus pada putusan perkara Nomor 57/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI. Kasus ini melibatkan seorang pegawai bank, Dior Ali, yang menggunakan aksesnya terhadap data pribadi nasabah untuk kepentingan pribadi, khususnya dalam proses pengajuan kredit. Penyalahgunaan data nasabah dalam konteks ini tidak hanya menyalahi prosedur internal bank, tetapi juga melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 19 Tahun 2016, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Penelitian ini mengidentifikasi beberapa aspek yang mendasari tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, termasuk penggunaan akses ilegal terhadap data nasabah untuk kepentingan pengajuan kredit yang tidak sah. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku dalam perkara ini mengacu pada beberapa pasal yang terkait dengan perlindungan data dan transaksi elektronik, serta asas kerahasiaan dalam sektor perbankan. UU Perbankan, khususnya Pasal 47 dan Pasal 47A, menetapkan ketentuan sanksi pidana bagi individu yang membocorkan atau menyalahgunakan informasi nasabah. Sementara itu, UU ITE mengatur tentang kejahatan siber, termasuk pengaksesan data secara ilegal, yang membawa ancaman hukuman pidana yang cukup berat. Dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan data ini tidak hanya mengarah pada pelanggaran hukum pidana, tetapi juga mengandung konsekuensi sosial dan ekonomi yang signifikan. Salah satunya adalah penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang seharusnya menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah. Oleh karena itu, selain pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku, proses ini juga memberikan implikasi penting terhadap penguatan regulasi dalam sektor perbankan dan pengelolaan data elektronik. Dalam analisis ini, peneliti juga mengkaji proses pembuktian dalam perkara ini, di mana peran aktif pelaku dan dampak yang ditimbulkan menjadi elemen penting dalam proses penegakan hukum. Pembuktian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk memberikan putusan yang tepat dan mempertegas perlindungan hukum dalam sektor perbankan, terutama dalam hal pengelolaan data nasabah. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penerapan teknologi yang lebih aman, penguatan pengawasan internal di lembaga keuangan, serta edukasi kepada pegawai tentang kerahasiaan data untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Sebagai kesimpulan, putusan dalam perkara ini diharapkan dapat memperkuat dasar hukum untuk melindungi data nasabah dan memberikan efek jera.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Penerapan hukum pidana, Penyalahgunaan data nasabah, Pengajuan Kredit
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	29 Jan 2026 06:02
Last Modified:	29 Jan 2026 06:02
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/18663

Actions (login required)

View Item