Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Di Tinjau Dari Undang - Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pt Pava Mandiri Makmur)

Agustinus Adur, . (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Di Tinjau Dari Undang - Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pt Pava Mandiri Makmur). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (413kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (398kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (436kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (495kB)

Abstract

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Dosen Pembimbing Dr. Aan Handriani, S.E.,M.H. Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan salah satu permasalahan krusial dalam hubungan industrial yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja apabila tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami PHK berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan studi kasus pada PT. Pava Mandiri Makmur. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan mengkaji praktik pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PHK di PT. Pava Mandiri Makmur belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang. Terdapat ketidaksesuaian antara prosedur PHK yang diterapkan perusahaan dengan ketentuan normatif, khususnya terkait pemberitahuan, kompensasi, dan penyelesaian perselisihan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari instansi terkait serta peningkatan kesadaran hukum baik dari pihak pengusaha maupun pekerja untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tenaga kerja sesuai dengan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum yang dapat ditempuh pekerja meliputi perlindungan preventif melalui perjanjian kerja yang memuat klausul hak-hak pekerja secara jelas, dan perlindungan represif melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial baik melalui bipartit, mediasi di Dinas Ketenagakerjaan, maupun gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan ketenagakerjaan serta kesadaran hukum baik dari pihak pengusaha maupun pekerja untuk menciptakan hubungan kerja yang adil, pasti, dan bermanfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKWT di PT Pava Mandiri Makmur pada umumnya mengacu pada peraturan yang berlaku, namun terdapat beberapa kendala dalam implementasi hak-hak pekerja ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terutama terkait kompensasi dan prosedur pemberitahuan. Perlindungan hukum secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya, tetapi penerapannya memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif agar hak pekerja dapat terpenuhi secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan sosialisasi regulasi ketenagakerjaan, penegakan sanksi terhadap pelanggaran, serta mediasi yang lebih proaktif dalam penyelesaian perselisihan hubungan kerja.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pemutusan Hubungan Kerja, Perlindungan Hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	27 Jan 2026 10:10
Last Modified:	27 Jan 2026 10:10
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/18638

Actions (login required)

View Item