Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Golongan I Ditinjau Dari Pasal 54 Jo. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ( Analisis Putusan Nomor 1806 K/Pid.Sus/2021 )

Adinda Putri Ramadanti, . (2025) Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Golongan I Ditinjau Dari Pasal 54 Jo. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ( Analisis Putusan Nomor 1806 K/Pid.Sus/2021 ). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (997kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (374kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (225kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (274kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (101kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB)

Abstract

Penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek pemidanaan, namun juga mengedepankan upaya rehabilitasi bagi pelaku yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 jo Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penerapan sanksi pidana narkotika golongan I dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan rehabilitasi, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 1806 K/Pid.Sus/2021. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang dan SEMA telah mengakomodasi pemberian rehabilitasi, dalam praktiknya masih dijumpai kendala seperti inkonsistensi putusan, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta pemahaman hakim dan aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada aspek pemidanaan. Faktor yuridis— termasuk pemenuhan alat bukti, hasil asesmen medis, dan keterlibatan terdakwa dalam jaringan peredaran gelap—sangat berpengaruh pada putusan. Begitupula aspek filosofis, seperti penekanan pada keadilan dan nilai kemanusiaan, serta aspek sosiologis yang melihat dampak sosial dan harapan reintegrasi pelaku ke masyarakat. Putusan hakim dalam perkara ini lebih menitikberatkan pada aspek pemidanaan, meskipun terdakwa memenuhi syarat untuk memperoleh rehabilitasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Penelitian ini merekomendasikan agar penerapan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dilakukan secara lebih konsisten, dengan penegakan hukum yang sensitif terhadap nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemanfaatan sosial. Perlu juga adanya pembaruan regulasi yang memperjelas mekanisme penetapan rehabilitasi, serta pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum. Optimalisasi peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung program rehabilitasi, serta edukasi publik untuk mengurangi stigma terhadap pecandu narkotika, juga menjadi hal penting demi tercapainya tujuan pemulihan dan reintegrasi sosial secara utuh. Dengan demikian, alternatif rehabilitasi diharapkan tidak hanya menjadi formalitas hukum, tetapi benar-benar sebagai sarana penyembuhan, pencegahan kekambuhan, dan investasi sosial bagi generasi bangsa ke depan.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Narkotika, Rehabilitasi, Pemulihan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	26 Jan 2026 07:10
Last Modified:	26 Jan 2026 07:11
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/18622

Actions (login required)

View Item