Kerugian Negara Dalam Pensertipikatan Tanah Perorangan Atas Tanah Negara (Analisa Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2024/Pt Smg Tanggal 3 April 2024)

YONICHA SENJA PRASMADANI, . (2025) Kerugian Negara Dalam Pensertipikatan Tanah Perorangan Atas Tanah Negara (Analisa Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2024/Pt Smg Tanggal 3 April 2024). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (988kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (301kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (267kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (152kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (500kB)

Abstract

Pemberian hak atas tanah sering kali menimbulkan permasalahan akibat adanya perbedaan persepsi terkait status tanah negara antara Kementerian ATR/BPN dan Aparat Penegak Hukum (APH). Berdasarkan perspektif Kementerian ATR/BPN, tanah negara merujuk pada tanah yang belum dilekati hak tertentu atau tanah yang telah habis masa haknya. Negara dapat memberikan hak kepada individu atau badan hukum untuk menggunakan atau mengelola tanah. Di sisi lain APH, sering menganggap bahwa tanah negara adalah aset negara yang tidak dapat dialihkan, dan apabila terdapat kesalahan administrasi atau penyalahgunaan dalam pengelolaannya, maka dapat dianggap sebagai kerugian negara dan diproses sebagai tindak pidana korupsi. Kasus di Kabupaten Sragen menjadi contoh nyata dari permasalahan ini. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka, diketahui ada yang PNS dan Perangkat Desa Trombol, Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen lantaran terlibat kasus penyimpangan pembuatan sertipikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atas tanah oro-oro (OO) menjadi milik pribadi. Tesis ini membahas Kriteria tanah negara yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam konteks kegiatan pendaftaran tanah oleh perorangan atau Badan Hukum dan Ketepatan keputusan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 10/PID.SUS- TPK/2024/PT SMG tanggal 3 April 2024 terhadap penerbitan sertipikat yang berasal dari tanah negara yang mengganggap menimbulkan kerugian negara. Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Dalam konteks pendaftaran tanah melalui program seperti PTSL, beberapa kategori tanah negara yang berpotensi menimbulkan kerugian negara apabila disertipikatkan oleh perorangan atau badan hukum secara tidak sah antara lain: pertama, Tanah negara yang telah ditetapkan sebagai BMN. Kedua, Tanah negara yang dialokasikan untuk kepentingan umum atau sosial (fasos/fasum). Ketiga, Tanah negara yang berada dalam kawasan hutan. Keempat, Tanah negara yang merupakan bagian dari Tanah Objek Reforma Agraria. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana berdasarkan UU Tipikor dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG tidak proporsional dan tidak sesuai dengan konteks serta fakta yuridis. Fakta persidangan menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif dan/atau pemalsuan keterangan dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	18 Nov 2025 08:34
Last Modified:	18 Nov 2025 10:21
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17998

Actions (login required)

View Item