Independensi Penegakan Hukum Pidana Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

REZKY SAPUTRA HARAHAP, . (2025) Independensi Penegakan Hukum Pidana Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (896kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (10kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB)

Abstract

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 melalui Undang�Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah menimbulkan kekhawatiran mengenai melemahnya independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menegakkan hukum pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana independensi KPK dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan, penuntutan, dan penyadapan pasca revisi tersebut, serta menelaah dampak yuridis dan praktis dari perubahan struktur kelembagaan KPK terhadap efektivitas penegakan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca revisi, berbagai ketentuan seperti keharusan memperoleh izin dari Dewan Pengawas, alih status pegawai menjadi ASN, serta pengenalan mekanisme SP3, telah mengurangi otonomi operasional KPK dan membuka peluang intervensi politik dalam proses penegakan hukum pidana. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik, melemahnya penindakan kasus korupsi, serta penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan dan legislasi untuk mengembalikan independensi KPK sebagai lembaga negara yang efektif, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, dan menjunjung tinggi prinsip due process of law dalam pemberantasan korupsi.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	18 Nov 2025 08:13
Last Modified:	18 Nov 2025 10:21
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17996

Actions (login required)

View Item