NADYA DESTIKA, . (2025) Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/Pn.Liw). Masters thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (935kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (132kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (164kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (65kB) |
|
|
Text
JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB) |
Abstract
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang hingga kini masih sering terjadi di Indonesia, terutama kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Kekerasan tersebut tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang mendalam. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, implementasi hukumnya masih belum berjalan secara maksimal, baik dari segi penegakan hukum, perlindungan korban, maupun kesadaran masyarakat. Kasus-kasus KDRT sering kali dianggap sebagai urusan privat, sehingga banyak korban tidak melapor dan memilih diam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dengan fokus pada Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Liw. Dalam kasus tersebut, terdakwa Nazuir Bin Cik Agus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan terhadap istrinya berupa menyiram air panas, menjambak rambut, dan memukul kepala korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, serta analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT telah terbukti, namun amar putusan belum mencerminkan keadilan substantif. Tidak terdapat perintah pemulihan atau rehabilitasi psikologis terhadap korban, serta tidak ada jaminan perlindungan lanjutan. Hal ini mencerminkan bahwa sistem hukum masih menitikberatkan pada aspek penghukuman pelaku semata dan belum sepenuhnya berpihak kepada korban. Dalam penelitian ini digunakan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch, teori penegakan hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, serta teori pertanggungjawaban pidana dari Roeslan Saleh. Ketiga teori tersebut digunakan untuk mengkaji secara kritis praktik hukum dalam kasus kekerasan domestik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan peran aparat penegak hukum melalui pelatihan berbasis perspektif gender, peningkatan sinergi antara lembaga hukum dan lembaga perlindungan perempuan, serta penyusunan kebijakan pemulihan korban yang lebih komprehensif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan perlindungan hak-hak perempuan, serta sebagai bahan pertimbangan dalam reformasi kebijakan penanganan KDRT di Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Jejen Juanda |
| Date Deposited: | 18 Nov 2025 03:55 |
| Last Modified: | 18 Nov 2025 10:19 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17981 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
