Pertanggungjawaban Pidana Dalam Jabatan Direksi Yang Menyebabkan Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pid.Sus.Tpk/2002/Pn.Jkt.Pst)

HENKY, . (2025) Pertanggungjawaban Pidana Dalam Jabatan Direksi Yang Menyebabkan Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pid.Sus.Tpk/2002/Pn.Jkt.Pst). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (901kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (462kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (341kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (478kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (363kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (160kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (435kB)

Abstract

Minyak Goreng. Tujuan perusahaan untuk terus meningkatkan laba yang diperolehnya menyebabkan sering terjadinya pelanggaran hukum. Namun, banyak perusahaan yang berhasil menghindari hukuman, sehingga perilaku ilegal perusahaan tersebut semakin meluas dan sulit diatur. Memberikan sanksi kepada perusahaan yang melakukan pidana korupsi korporasi sangat penting, Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan tanggung jawab pidana perusahaan dalam kasus korupsi, serta bagaimana sistem tanggung jawab pidana perusahaan dalam kasus korupsi di Indonesia. Namun, seiring waktu, hukum pidana di luar KUHP telah mulai mengakui korporasi sebagai subjek hukum. Di Indonesia, ini dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 mengenai Tindak Pidana Ekonomi yang kemudian diikuti oleh peraturan pidana khusus lainnya seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan perusahaan untuk terus meningkatkan laba yang diperolehnya menyebabkan sering terjadinya pelanggaran hukum. Namun, banyak perusahaan yang berhasil menghindari hukuman, sehingga perilaku ilegal perusahaan tersebut semakin meluas dan sulit diatur. Memberikan sanksi kepada perusahaan yang melakukan pidana korupsi korporasi sangat penting, Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan tanggung jawab pidana perusahaan dalam kasus korupsi, serta bagaimana sistem tanggung jawab pidana perusahaan dalam kasus korupsi di Indonesia. Penulisan hukum ini menerapkan metode normatif dengan sumber hukum sekunder dan tersier. Cara pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi bahan hukum sekunder yang meliputi buku, artikel, jurnal, peraturan perundang�undangan, serta dokumen lain. Penulis menerapkan teknik studi pustaka untuk mengumpulkan dan menyusun bahan hukum yang diperlukan. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pidana korporasi termasuk dalam kategori hukum pidana khusus dan saat ini, kebijakan tanggung jawab pidana korporasi belum berhasil mewujudkan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana korporasi terkait pemberatan pidana serta tidak ada pengaturan mengenai pidana pengganti denda yang belum dibayar oleh korporasi.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	18 Nov 2025 03:20
Last Modified:	18 Nov 2025 10:18
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17979

Actions (login required)

View Item