Perkawinan Di Bawah Umur Masyarakat Hukum Adat Dayak Kanayatn Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Dusun Tainam Belantiant, Desa Kersik Belantiant, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat)

Veni Kristin, . (2025) Perkawinan Di Bawah Umur Masyarakat Hukum Adat Dayak Kanayatn Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Dusun Tainam Belantiant, Desa Kersik Belantiant, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (668kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (515kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (293kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (128kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (340kB)

Abstract

Perkawinan di bawah umur masih marak terjadi, baik di daerah kota maupun perdesaan. Salah satunya daerah Dusun Tainam. Penelitian ini membahas masalah terkait implikasi dan kepastian hukum anak yang lahir dari perkawinan di bawah umur dalam masyarakat hukum adat Dayak Kanayatn di Dusun Tainam Belantiant, Desa Kersik Belantiant, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dan menilainya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif, menggabungkan data primer dari observasi, wawancara, dan kuesioner dengan data sekunder dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur di Dusun Tainam Belantiant, menimbulkan implikasi negatif signifikan. Tingginya angka perceraian dan perselingkuhan, terhambatnya pendidikan, kesulitan ekonomi, dan risiko kesehatan bagi ibu dan anak menjadi dampak nyata. Beberapa faktor penyebabnya meliputi kehamilan di luar nikah, kemiskinan, rendahnya pendidikan, tradisi adat yang tidak membatasi usia pernikahan, dan pengaruh lingkungan. Meskipun sah secara adat, perkawinan ini tidak memenuhi syarat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak memiliki kepastian hukum yang jelas secara negara, hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan berpotensi mengalami kerugian dalam hal pengakuan, jaminan hidup, warisan, dan perlindungan hukum lainnya. Penelitian ini menyarankan peningkatan edukasi dan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta integrasi hukum adat dan hukum nasional untuk menetapkan usia minimum pernikahan yang melindungi hak anak. Upaya ini perlu melibatkan tokoh adat, pemuka agama, dan pemerintah desa untuk mencapai pemahaman komprehensif dan perubahan perilaku masyarakat.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Perkawinan di Bawah Umur, Hukum Adat Dayak Kanayatn, Kepastian Hukum Anak
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad, S.IP
Date Deposited:	30 Oct 2025 06:14
Last Modified:	30 Oct 2025 06:14
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17850

Actions (login required)

View Item