Kelalaian Notaris Dalam Melindungi Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Kantor Notaris Marta Sapti Riana, S.H. Wilayah Kerja Kota Depok)

Wulan Putri Arriqah, . (2025) Kelalaian Notaris Dalam Melindungi Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Kantor Notaris Marta Sapti Riana, S.H. Wilayah Kerja Kota Depok). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (59kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (51kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (23kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (96kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (11kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB)

Abstract

. Era digitalisasi telah menciptakan tantangan baru bagi profesi notaris dalam harmonisasi kewajiban kerahasiaan tradisional dengan standar perlindungan data pribadi modern. Penelitian ini menganalisis bentuk-bentuk kelalaian notaris dalam melindungi data pribadi klien dan pertanggungjawaban hukum yang timbul melalui studi kasus empiris di Kantor Notaris Marta Sapti Riana, S.H., Kota Depok. Metode penelitian yuridis empiris digunakan dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan kelalaian notaris dapat dikategorikan menjadi kelalaian aktif berupa pengungkapan data tanpa persetujuan dan penyalahgunaan akses, serta kelalaian pasif meliputi kegagalan menerapkan sistem keamanan memadai dan ketidakmampuan memberikan informasi komprehensif kepada subjek data. Studi kasus mengidentifikasi implementasi sistem perlindungan data yang masih dalam transisi dengan keterbatasan SDM IT dan anggaran, namun menunjukkan komitmen perbaikan bertahap dan kesadaran tinggi terhadap kewajiban hukum. Pertanggungjawaban hukum bersifat multidimensional meliputi sanksi administratif, perdata, dan pidana dengan tingkat kelalaian yang dikategorikan ringan hingga sedang karena belum menimbulkan kerugian nyata dan adanya upaya mitigasi aktif. Penelitian memberikan rekomendasi implementasi sistem keamanan berlapis, standarisasi prosedur, peningkatan kapasitas SDM, dan koordinasi antara organisasi profesi dengan regulator untuk mendukung implementasi efektif UU PDP dalam profesi notaris.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Kelalaian Notaris, Perlindungan Data, Pertanggungjawaban Hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad, S.IP
Date Deposited:	29 Oct 2025 10:55
Last Modified:	29 Oct 2025 10:55
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17845

Actions (login required)

View Item