Rekonstruksi Kategori Hukum Sepeda Listrik Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Studi Terhadap Ketidaksesuaian Norma Dan Praktik Di Dki (Studi Kasus: Kementrian Perhubungan Republik Indonesia)

MOCH ZUCHRI YOGA FRANOTO, . (2025) Rekonstruksi Kategori Hukum Sepeda Listrik Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Studi Terhadap Ketidaksesuaian Norma Dan Praktik Di Dki (Studi Kasus: Kementrian Perhubungan Republik Indonesia). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (992kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (287kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (336kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB)
	Text jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (430kB)

Abstract

Penelitian ini membahas ketiadaan kedudukan hukum yang jelas bagi sepeda listrik dalam kerangka hukum nasional menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pengguna. Hal ini mencerminkan adanya urgensi untuk merekonstruksi norma hukum agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi transportasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu: (1) Bagaimana kedudukan hukum sepeda listrik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? dan (2) Bagaimana urgensi rekonstruksi norma untuk menjamin kepastian hukum penggunaan sepeda listrik? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara komprehensif kedudukan hukum sepeda listrik dalam sistem hukum positif Indonesia serta untuk menganalisis urgensi rekonstruksi norma dalam rangka menjamin kepastian hukum dan efektivitas pengaturannya di masa depan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif-empiris, dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan, dan pendekatan empiris melalui penyebaran kuisioner kepada pengguna sepeda listrik di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori kepastian hukum, dan teori kemanfaatan hukum. Penelitian ini memiliki orisinalitas dan kebaruan tersendiri jika dibandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyoroti isu hukum sepeda listrik. Melalui pendekatan normatif�empiris, penelitian ini memberikan kontribusi orisinal berupa tawaran rekonstruksi kategori hukum sepeda listrik, yang selama ini belum memperoleh pengakuan hukum yang tegas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih mengklasifikasikan sepeda listrik dalam kerangka definisi klasik sepeda, tanpa mempertimbangkan dimensi teknis, kecepatan, dan potensi risikonya. Kekosongan normatif ini menyebabkan ketimpangan dalam implementasi kebijakan dan lemahnya kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi norma yang menempatkan sepeda listrik secara tepat dalam sistem hukum nasional—baik melalui revisi undang-undang maupun penguatan peraturan pelaksana yang lebih kontekstual dan responsif.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	25 Oct 2025 07:01
Last Modified:	25 Oct 2025 07:01
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17821

Actions (login required)

View Item