Mia Aliyan Sabila, . (2025) Analisa Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Tindakan Diskriminasi Terhadap Pasien Pengguna Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Desa Babakan Smapal – Kota Tangerang Selatan). Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (166kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (305kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (87kB) |
|
|
Text
JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB) |
Abstract
BPJS merupakan sebuah program yang mana pemerintah mengupayai jaminan kesehatan secara merata khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah sehingga masyarakat tidak perlu khawatir lagi mengenai biaya yang mahal dalam menjalankan suatu pengobatan. Namun yang menjadi kendala dalam penggunaan BPJS ini yaitu di beberapa rumah sakit, kerap kali pasien pengguna BPJS dengan pasien pengguna dana pribadi diperlakukan secara berbeda dalam sistem pelayanannya. Adapun rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana efektivitas dan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pasien pengguna BPJS Kesehatan terhadap perlakuan diskriminasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dan kuisioner, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program BPJS Kesehatan bertujuan untuk menjamin akses kesehatan yang merata, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan. Pasien BPJS Kesehatan sering kali menghadapi waktu tunggu yang lama, kesulitan dalam penggunaan aplikasi Mobile JKN, prosedur rujukan yang berbelit, serta perlakuan yang kurang ramah dibandingkan pasien non-BPJS. Keterbatasan fasilitas seperti ruang rawat inap dan ICU, serta ketidakpastian jadwal praktik dokter juga menjadi kendala dalam efektivitas pelayanan. Perlindungan hukum bagi pasien BPJS Kesehatan mencakup aspek preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak pasien melalui edukasi dan regulasi yang jelas. Sementara itu, perlindungan represif memberikan mekanisme bagi pasien untuk menuntut keadilan jika mengalami diskriminasi.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Jejen Juanda |
| Date Deposited: | 25 Oct 2025 04:04 |
| Last Modified: | 25 Oct 2025 04:04 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17820 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
