MARIANA RATIH, . (2025) Implementasi Pembebanan Hak Tangunggan Terhadap Objek Berupa Boedel Waris Yang Belum Dibagi Ditinjau Berdasarkan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tangunggan (Studi Kasus Di Koperasi Simpan-Pinjam Bmt Nu Singgahan-Jawa Timur). Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (890kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (345kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (136kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (179kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (68kB) |
|
|
Text
jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB) |
Abstract
Meningkatnya kebutuhan akan pembiayaan telah mendorong penggunaan tanah sebagai objek jaminan utama dalam perjanjian kredit, khususnya melalui instrumen hak tanggungan. Namun, muncul kompleksitas hukum ketika objek jaminan berupa boedel waris yang belum dibagi. Dalam konteks ini, masalah kepastian hukum dan potensi sengketa antar ahli waris menjadi isu krusial, terlebih ketika pembebanan dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Studi ini memfokuskan pada implementasi pembebanan hak tanggungan terhadap boedel waris yang belum dibagi di Koperasi BMT NU Singahan, di mana sertifikat tanah atas nama pewaris dijadikan jaminan oleh salah satu ahli waris tanpa keterlibatan yang lain. Adapun permasalahan pokok yang akan diteliti adalah Bagaimana implementasi pembebanan hak tanggungan yang dilakukan oleh BMT NU SINGAHAN terkait dengan objek jaminan berupa boedel waris yang belum dibagi telah sesuai dengan UUHT dan Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh BMT NU SINGAHAN dalam menghadapi adanya ke gagalan debitur dalam pembayaran kredit, untuk menjawab permasalahan tersebut Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan menggabungkan studi kepustakaan dan wawancara lapangan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara dengan pihak koperasi dan ahli waris terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap data hukum dan fakta empirik yang ditemukan. Adapaun dari Hasil penelitian yang ditemukan telah menunjukkan bahwa pembebanan hak tanggungan atas boedel waris yang belum dibagi tanpa persetujuan seluruh ahli waris melanggar asas kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa. Dalam praktiknya, BMT NU Singahan tidak sepenuhnya memverifikasi status kepemilikan tanah dan keabsahan waris, sehingga membuka celah hukum yang merugikan kreditor dan debitor. Rekomendasi dari studi ini meliputi penyempurnaan prosedur verifikasi agunan, penguatan regulasi administratif pendaftaran tanah waris, dan sosialisasi kewajiban hukum kepada lembaga pembiayaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformulasi kebijakan hak tanggungan atas tanah warisan guna mewujudkan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Jejen Juanda |
| Date Deposited: | 24 Oct 2025 07:00 |
| Last Modified: | 24 Oct 2025 07:00 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17802 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
