Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Percobaan Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Berdasarkan Pasal 13 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Analisis Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/Pn Jkt Tim)

M. AL FAYER, . (2025) Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Percobaan Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Berdasarkan Pasal 13 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Analisis Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/Pn Jkt Tim). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (40kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (147kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (32kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB)

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui persepsi hukum dan sebab-akibat. Kejahatan terorisme adalah kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia (crimes against peace and security of mankind). Bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka ditetapkan Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Permasalahan dalam putusan tersebut adalah apakah keputusan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan yang dijatuhkan Majelis Hakim sudah tepat dilakukan? Pasalnya dalam fakta yang ditemukan, terdapat hal yang seharusnya dapat memberatkan hukuman bagi Nurrohmat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Dimana pendekatan ini, menelaah dan mengkaji mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme, penerapan hukum terhadap tindak pidana terorisme dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sanksi terhadap pelaku dalam memberantas tindak pidana terorisme telah di terapkan. Dalam hal penanganan kasus Tindak Pidana Terorisme yang terjadi di Indonesia, Pemerintah Indonesia masih kurang tegas dalam memproses pelaku pelanggaran. Sanksi yang diberikan terkadang masih kurang memberatkan pelaku, dikhawatirkan tujuan dari teori pemidanaan deterrence atau teori pencegahan tidak terealisasikan, yang dimana menurut teori ini terdapat dua prevensi yang menjadi tujuan pemidanaan yaitu prevensi umum dimana prevensi ini diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.”

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	23 Oct 2025 09:03
Last Modified:	23 Oct 2025 09:03
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17800

Actions (login required)

View Item