Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penyebaran Dan Pemakaian Kosmetik Yang Mengandung Bahan Merkuri Berbahaya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tangerang )

KUWAYIS FADILA INTAN, . (2025) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penyebaran Dan Pemakaian Kosmetik Yang Mengandung Bahan Merkuri Berbahaya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tangerang ). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text 1. FILE COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (485kB)
	Text 2. BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (312kB)
	Text 3. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB)
	Text 4. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB)
	Text 5. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB)
	Text 6. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB)
	Text FILE JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (310kB)

Abstract

Kosmetik telah menjadi kebutuhan pokok, terutama bagi wanita, namun maraknya peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri menimbulkan risiko serius bagi kesehatan. Banyak konsumen tergiur harga murah tanpa memperhatikan legalitas dan kandungan bahan, sehingga terpapar efek samping seperti iritasi, kerusakan organ, hingga kanker kulit. Lemahnya pengawasan dan kurangnya edukasi konsumen menyebabkan marakanya kosmetik berbahaya di pasaran. Perlindungan hukum bagi konsumen menjadi penting untuk mencegah kerugian fisik dan mental akibat penggunaan kosmetik bermerkuri. Adapun Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Penerapan Undang�Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap produk kosmetik berbahaya dan Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tangerang dalam melindungi konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu pendekatan yang melihat suatu realita hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 masih menghadapi tantangan signifikan. Meskipun BPOM aktif dalam pengawasan dan penarikan produk berbahaya, banyak kosmeik ilegal tetap beredar di pasar. Temuan menunjukan bahwa 16 produk kosmetik teridentifikasi mengandung merkuri yang berpotensi membahayakan Kesehatan konsumen. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dan praktik pemasaran yang menyesatkan memperburuk situasi. Oleh karena itu, diperlukan singkronisasi hukum antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan memastikan keamanan produk kosmetik.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	23 Oct 2025 07:49
Last Modified:	23 Oct 2025 07:49
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17797

Actions (login required)

View Item