Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dilingkungan Militer Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 40-K/Pmt.Ii/Au/Xii/2023)

Rio Aprilian, . (2025) Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dilingkungan Militer Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 40-K/Pmt.Ii/Au/Xii/2023). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (978kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (164kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (150kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (20kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (141kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (15kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam stabilitas dan keamanan negara, termasuk dalam lingkungan militer. Dalam praktiknya, keterlibatan oknum militer dalam tindak pidana korupsi menimbulkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum, mengingat adanya sistem peradilan militer yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan peradilan umum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi landasan utama dalam penanganan kasus-kasus korupsi, termasuk yang terjadi di lingkungan militer. Studi ini meneliti bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di lingkungan militer diterapkan berdasarkan putusan nomor 40-K/PMT.II/AU/XII/2023. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi efektifitas penerapan hukum pidana korupsi dalam sistem peradilan militer dan memastikan prinsip keadilan tetap ditegakkan tanpa adanya impunitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum pidana terhadap anggota militer yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, serta mengkaji apakah putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dilingkungan militer masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal transparansi proses hukum dan perbedaan perlakuan antara peradilan militer dan peradilan umum. Putusan nomor 40- K/PMT.II/AU/2023 menunjukkan bahwa meskipun pelaku dijatuhi pidana, masih terdapat celah hukum yang memungkinkan adanya perlakuan khusus terhadap pelaku dari unsur militer. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi antara sistem peradilan militer dan sistem peradilan umum untuk mewujudkan keadilan substantif dalam pemberantasan korupsi.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Korupsi, Pemidanaan, Militer, Peradilan Militer
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad, S.IP
Date Deposited:	22 Oct 2025 06:44
Last Modified:	22 Oct 2025 06:44
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17779

Actions (login required)

View Item