Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Beredarnya Produk Makanan Kedaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Radifa Fadilah Putra, . (2025) Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Beredarnya Produk Makanan Kedaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (682kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (195kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (115kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (146kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (76kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (272kB)

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan kompensasi kepada konsumen atas kerugian akibat produk kedaluwarsa. Kompensasi tersebut dapat berupa pengembalian uang, penggantian produk, perawatan medis, atau bentuk santunan lainnya. Perlindungan hukum dilakukan secara preventif dan represif. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, sebagaimana terungkap dalam data kualitatif hasil wawancara dengan konsumen dan pelaku usaha kecil.Sebagian besar konsumen mengaku tidak mengetahui keberadaan UUPK sebelum mengalami kerugian akibat membeli makanan kedaluwarsa. Mereka juga tidak mengetahui haknya untuk memperoleh ganti rugi, serta enggan mengadukan masalah karena faktor ketidaktahuan, takut menyinggung penjual yang dikenal, atau merasa nilai kerugiannya terlalu kecil. Salah satu konsumen mengatakan, “Saya pikir kalau beli makanan itu tanggung jawab pembeli aja.” Bahkan ketika mengetahui hak-haknya, konsumen tidak berani mengajukan klaim karena tekanan sosial atau tidak tahu ke mana harus mengadu. Di sisi lain, pelaku usaha kecil juga menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap kewajiban hukum mereka dan belum pernah mendapatkan penyuluhan dari instansi terkait.Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen masih lemah, terutama di lingkungan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi hukum, minimnya sosialisasi kebijakan oleh pemerintah, dan lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen perlu diperkuat melalui pendekatan edukatif, peningkatan akses pengaduan, serta penegakan hukum yang konsisten dan menyeluruh.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum Konsumen, Makanan Kedaluwarsa, UU Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad, S.IP
Date Deposited:	15 Oct 2025 10:13
Last Modified:	15 Oct 2025 10:13
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17730

Actions (login required)

View Item