Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kelalaian Internal Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Analisis Putusan Nomor 275 K/Pdt.Sus-BPSK/2024)

Nabilah Sari, . (2025) Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kelalaian Internal Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Analisis Putusan Nomor 275 K/Pdt.Sus-BPSK/2024). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (365kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (129kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (367kB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap kelalaian internal yang menimbulkan kerugian konsumen dalam kerangka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam praktiknya, sering kali pelaku usaha berusaha menghindar dari kewajiban hukum dengan meletakkan kesalahan pada karyawan atau staf. Namun, berdasarkan prinsip hukum, tanggung jawab utama tetap melekat pada pelaku usaha sebagai pihak yang menyediakan barang atau jasa serta memperoleh keuntungan dari transaksi dengan konsumen. Oleh karena itu, alasan bahwa kerugian timbul akibat kesalahan bawahan tidak dapat dijadikan dasar untuk membebaskan pelaku usaha dari kewajiban memberikan ganti kerugian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana tanggung jawab hukum pelaku usaha mencakup tindakan maupun kelalaian yang berasal dari lingkup internal perusahaan, serta menganalisis implementasi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta studi kasus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 yang menjadi contoh konkret permasalahan sengketa konsumen akibat kelalaian pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum pelaku usaha bersifat tidak dapat dipisahkan, sehingga tetap melekat meskipun kelalaian dilakukan oleh karyawan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan utama hukum perlindungan konsumen, yaitu memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi pihak yang mengalami kerugian. Meski demikian, penelitian ini juga menemukan kelemahan pada mekanisme penyelesaian sengketa melalui BPSK. Walaupun BPSK memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan melalui mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase, efektivitasnya masih terbatas karena putusannya dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri. Keterbatasan substansi hukum dan mekanisme prosedural tersebut menunjukkan bahwa peran BPSK belum sepenuhnya optimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Kelalaian Internal, Perlindungan Konsumen, Kewenangan BPSK
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad, S.IP
Date Deposited:	14 Oct 2025 07:29
Last Modified:	14 Oct 2025 07:29
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17704

Actions (login required)

View Item