Peran Lembaga Pendidikan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pesantren Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan (Studi Pada Pondok Pesantren Al-Amanah Albantani, Pondok Pesantren Al-Tsaniyyah, Pondok Pesantren Tahfiz Hamalatul Qur’an)

Mutya Rahmita, . (2025) Peran Lembaga Pendidikan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pesantren Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan (Studi Pada Pondok Pesantren Al-Amanah Albantani, Pondok Pesantren Al-Tsaniyyah, Pondok Pesantren Tahfiz Hamalatul Qur’an). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (393kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (343kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (159kB)

Abstract

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, khususnya di pondok pesantren, menjadi isu krusial yang semakin mengemuka di Indonesia. Kasus tragis yang menimpa 13 santriwati di Tangerang selatan menjadi salah satu contoh nyata kegagalan lembaga pendidikan dalam memberikan perlindungan yang layak bagi anak didik. Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren masih marak terjadi dan sering tidak tertangani secara memadai karena adanya budaya diam, ketimpangan relasi kuasa, serta minimnya pemahaman hukum oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran lembaga pendidikan, serta kementerian agama khususnya kepada pondok pesantren, dalammelakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara kepada Kementerian agama dan beberapa pondok pesantren dan penyebaran kuisioner terhadap masyarakat pondok pesantren. Kerangka teori yang penulis gunakan adalah teori politik hukum pidana dari A. Mulder, yang menekankan pentingnya kebijakan hukum yang komprehensif dan aplikatif dalam mengatasi kejahatan, termasuk kejahatan seksual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum maksimalnya peran Kementerian Agama dalam melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap pondok pesantren serta lemahnya pengawasan yang di berikan pihak pondok pesantren dalam melakukan pencegahan dalam kasus kekerasan seksual, kurangnya pemberian edukasi, serta dominasi relasi kuasa di sebagaian pondok pesantren. Hambatan yang sering terjadi terutama meliputi kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, stigma terhadap korban, serta belum maksimalnya peran Kementerian Agama dalam melakukan pengawasan dan evaluasi berkala. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi secara berkala dalam melakukan peningkatan kapasitas lembaga pendidikan, kolaborasi antarlembaga, serta pendekatan berbasis pemulihan untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi korban.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Kekerasan Seksual, Pesantren, Pencegahan dan Penanganan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad, S.IP
Date Deposited:	14 Oct 2025 07:26
Last Modified:	14 Oct 2025 07:26
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17703

Actions (login required)

View Item