Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Pembuatan Perjanjian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Studi Kasus Notaris Elita Guspitawaty Di Tangerang)

Muhammad Riyan, . (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Pembuatan Perjanjian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Studi Kasus Notaris Elita Guspitawaty Di Tangerang). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (164kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (117kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas dan fungsi pembuatan perjanjian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti paling sempurna dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Sebagai pejabat umum, Notaris berperan vital dalam menjamin kepastian hukum, keamanan, dan keadilan dalam hubungan hukum antar individu maupun badan hukum. Namun dalam praktiknya, Notaris tidak terlepas dari berbagai risiko dan tantangan hukum, seperti gugatan dari pihak ketiga, tuduhan kelalaian profesional, kesalahan dalam pembuatan akta, hingga kemungkinan pelanggaran kode etik atau peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: Pertama. Apa saja tantangan yang dihadapi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum dan bagaimana Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 serta perubahannya dapat mengatasi tantangan tersebut, kedua. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menghadapi tuntutan hukum terkait dengan pembuatan perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan studi kasus pada Notaris Dr. Elita Guspitawaty, di wilayah Tangerang. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara mendalam ke lokasi. Teori yaag digunakan adalah perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, yang membagi perlindungan menjadi preventif dan represif dalam menjamin hak-hak pejabat publik, termasuk Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Notaris telah diatur cukup rinci dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan batasan wewenang Notaris, serta adanya tekanan dalam praktik Kenotariatan yang dapat mengganggu independensi Notaris.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Notaris, Perlindungan Hukum, Jabatan Umum, Akta Otentik, Undang- Undang Jabatan Notaris
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad, S.IP
Date Deposited:	14 Oct 2025 07:13
Last Modified:	14 Oct 2025 07:13
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17699

Actions (login required)

View Item