Ratio Decidendi Terhadap Penerapan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 Huruf A Tentang Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat 1 Kuhp (Analisis Putusan Nomor : 438 K/Pid.Sus/2021)

Muhammad Rafliansyah, . (2025) Ratio Decidendi Terhadap Penerapan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 Huruf A Tentang Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat 1 Kuhp (Analisis Putusan Nomor : 438 K/Pid.Sus/2021). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (992kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (321kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (350kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (254kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (370kB)

Abstract

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak sistemik terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, khususnya yang berasal dari kalangan aparat penegak hukum seperti jaksa dan hakim, harus dilakukan secara tegas dan berkeadilan. Penelitian ini berfokus pada upaya penegakan hukum yang adil serta efektivitas penerapan pasal dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan studi kasus pada Putusan Nomor: 438 K/Pid.Sus/2021. Bab IV skripsi mengulas langkah-langkah penegakan hukum serta analisis terhadap penerapan Pasal 12 A juncto Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menyoroti bagaimana keputusan pengadilan mendasarkan pertimbangan hukum maupun logika hukum dalam menilai unsur-unsur tindak pidana, khususnya dalam konteks peraturan perundang- undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal secara tepat dan adil dapat memberikan efek jera serta memperkuat kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana korupsi. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya harmonisasi antara penerapan pasal umum dan pasal khusus dalam sistem peradilan pidana, guna memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pelaku tindak pidana korupsi serta upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam kasus Eka Safitra, meskipun hanya terdakwa yang diadili, pertimbangan idealnya adalah bahwa semua pihak yang terbukti melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam kejahatan harus mendapatkan sanksi pidana yang setimpal dalam praktik peradilan, penerapan sanksi terhadap semua pihak yang terlibat seringkali belum maksimal, dan hal ini menjadi perhatian dalam upaya penegakan hukum yang adil dan efektif. Oleh karena itu, penting adanya penegakan hukum yang menegaskan bahwa seluruh pelaku yang terbukti melakukan dan menyuruh melakukan tindak pidana harus diproses dan dihukum secara proporsional sesuai dengan tingkat partisipasi mereka.Dengan demikian, idealnya, semua yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, terutama dalam konteks korupsi yang berlarut dan melibatkan sistematisme, harus dihukum agar keadilan benar-benar tercapai dan memberikan efek jera yang maksimal.Hal ini bertujuan agar keadilan ditegakkan secara menyeluruh dan menghindari terjadinya disparitas hukuman terhadap pelaku yang berperan aktif dan pasif dalam tindak pidana tersebut.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Ratio decidendi, keadilan,Tindak Pidana Korupsi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad, S.IP
Date Deposited:	14 Oct 2025 07:10
Last Modified:	14 Oct 2025 07:10
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17698

Actions (login required)

View Item