Heni Rindayati, . (2025) Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Oleh Anggota Keluarga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Komisi Nasional Perlindungan Anak). Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (390kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB) |
|
|
Text
JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB) |
Abstract
Kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anggota keluarga bukanlah masalah sepele, sehingga Ketika terjadi kasus seperti ini harus segera dilaporkan dan menempuh jalur hukum. Akan tetapi, banyak kasus kekerasan seksual tehdapa anak di Indonesia yang tidak dilaporkan. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anggota keluarga. Sejauh mana Komnas Anak dapat memberikan perlindungan hukum dan pendampingan hukum yang efektif bagi korban kekerasan seksual oleh anggota keluarga sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 178 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan melakukan wawancara terhadap Bapak Dimas Arya Aziza yang merupakan bagian dari Lembaga Komnas Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya angka pelaporan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anggota keluarga yaitu dikarenakan adanya ancaman oleh pelaku, korban memilih untuk tetap diam demi keharmonisan keluarganya, korban atau keluarga korban mengalami dilema antara menjaga martabat keluarga atau melaporkan. Itu artinya implementasi Undang-undnag Perlindungan anak ini belum berjalan dengan baik. Dalam hal ketika terjadi kekerasan seksual terhadap anak, Komnas Anak memiliki kewajiban untuk melakukan intervensi dalam hal perlindungan dan pendampingan hukum, dimana Komnas anak memberikan pendampingan hukum sampai pada kuasa hukumnya serta memaksimalkan restitusi bagi korban dan memberikan informasi yang factual. Selain itu, Komnas Anak juga memberikan pendampingan pada pemulihan korban dan memberikan edukasi kepada korban atau keluarga korban mengenai pentingnya menempuh jalur hukum dibandingkan mediasi.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | kekerasan seksual, pelaporan kasus, implementasi hukum, perlindungan anak |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law |
| Depositing User: | Mahlil Muhammad, S.IP |
| Date Deposited: | 13 Oct 2025 08:17 |
| Last Modified: | 13 Oct 2025 08:17 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17694 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
