Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional Terhadap Munculnya Sertifikat Melalui Permohonan Penerbitan Oleh Pemohon Dengan Memalsukan Surat Dan Dokumen Tanah Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Berdasarkan Pasal 32 Pp No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Kantor Bpn Kabupaten Tangerang)

Dita Andini, . (2025) Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional Terhadap Munculnya Sertifikat Melalui Permohonan Penerbitan Oleh Pemohon Dengan Memalsukan Surat Dan Dokumen Tanah Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Berdasarkan Pasal 32 Pp No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Kantor Bpn Kabupaten Tangerang). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (262kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (277kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (190kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (148kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (113kB)

Abstract

Tanah merupakan aset penting yang memiliki nilai strategis baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah sangat dibutuhkan masyarakat. Pemerintah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berupaya memberikan kemudahan dalam pendaftaran tanah. Namun, dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi penyalahgunaan, seperti pemalsuan dokumen oleh oknum pemohon yang menyebabkan timbulnya sertifikat ganda atau tumpang tindih hak atas tanah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam proses verifikasi dan penerbitan sertifikat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban BPN terhadap munculnya sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan melalui permohonan pemohon dengan memalsukan surat dan dokumen tanah dalam Program PTSL, dengan studi kasus di Kantor BPN Kabupaten Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, yang mengkaji peraturan perundang-undangan serta fakta di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PP No. 24 Tahun 1997 telah mengatur mekanisme pendaftaran yang ketat, namun kelalaian atau lemahnya pengawasan dari pihak BPN membuka celah terjadinya penyalahgunaan dokumen. Dalam kasus yang diteliti, pemalsuan dilakukan oleh pemohon dengan dugaan keterlibatan kepala desa, sehingga merugikan pemilik tanah yang sah. BPN memiliki tanggung jawab administratif dan etis dalam menjaga integritas proses penerbitan sertifikat. Diperlukan pembenahan sistem verifikasi dokumen, peningkatan kapasitas aparatur, serta penegakan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum pertanahan.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pertanggungjawaban BPN, Pemalsuan, PTSL
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad, S.IP
Date Deposited:	10 Oct 2025 06:20
Last Modified:	10 Oct 2025 06:20
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17662

Actions (login required)

View Item