Penegakan Hukum Oleh Kepolsian Terhadap Investasi Ilegalrobot Trading Dengan Skemaponzi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Pasal 3 Dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Di Polres Metro Tangerang Selatan)

Bunga Mutiara Wijaya Ningsih, . (2025) Penegakan Hukum Oleh Kepolsian Terhadap Investasi Ilegalrobot Trading Dengan Skemaponzi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Pasal 3 Dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Di Polres Metro Tangerang Selatan). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (954kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (387kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (449kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (314kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (373kB)

Abstract

Perkembangan teknologi telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk dalam bidang investasi. Salah satu bentuknya adalah robot trading yang dalam praktiknya sering disalahgunakan dalam skema penipuan, seperti skema Ponzi, yang kemudian dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari investasi ilegal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam penerapan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum oleh Kepolisian dalam menangani investasi ilegal robot trading serta mengidentifikasi kendala dalam penerapan ketentuan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aparat penegak hukum telah berupaya menindak kasus-kasus robot trading ilegal, penerapan Pasal 3 dan 4 UU TPPU menghadapi berbagai hambatan, seperti kesulitan pembuktian tindak pidana asal, keterbatasan kemampuan pelacakan aset digital, dan minimnya partisipasi korban sebagai saksi. Selain itu, belum adanya pengaturan yang eksplisit terkait robot trading dalam sistem hukum nasional memperparah kesenjangan antara realitas digital dan hukum positif. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi serta penguatan kapasitas teknis aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi informasi.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	penegakan hukum, robot trading, skema ponzi, pencucian uang
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad, S.IP
Date Deposited:	07 Oct 2025 08:16
Last Modified:	07 Oct 2025 08:16
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17642

Actions (login required)

View Item