Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Analisis Putusan Nomor : 555/Pid.Sus/2023/Pn Stb)

Asmawati Gelong, . (2025) Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Analisis Putusan Nomor : 555/Pid.Sus/2023/Pn Stb). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (671kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (502kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (636kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (476kB)

Abstract

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang mencederai nilai kemanusiaan dan menjadi ancaman serius dalam perkembangan hukum pidana modern. Pelaku umumnya menyasar individu yang berada dalam kondisi lemah secara sosial maupun ekonomi untuk dieksploitasi melalui cara-cara seperti perekrutan, pemindahan, penampungan, hingga penguasaan secara paksa atau tipu daya. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum serta memberantas praktik ini, negara membentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor: 555/Pid.Sus/2023/PN Stb. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dinyatakan bebas oleh hakim. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian belum berjalan optimal serta terdapat kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaannya dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan dalam aspek teknis pembuktian, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta penguatan mekanisme perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	perdagangan orang; hukum pidana; pelaku kejahatan; perlindungan korban; pembuktian hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad, S.IP
Date Deposited:	07 Oct 2025 07:58
Last Modified:	07 Oct 2025 07:58
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17637

Actions (login required)

View Item