Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Asuransi Jiwa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian (Putusan Nomor 1867 K/Pdt.Sus-Bpsk/2022)

Aji Fadli Maulana, . (2025) Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Asuransi Jiwa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian (Putusan Nomor 1867 K/Pdt.Sus-Bpsk/2022). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (541kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (201kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (143kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB)

Abstract

Dalam asuransi, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban terhadap satu sama lain. Oleh karena itu, hubungan dengan pemegang polis memberikan jaminan untuk memenuhi kewajibannya dan perlindungan untuk menuntut haknya. Regulasi yang cukup dan mudah dipahami dalam hukum asuransi akan sangat membantu pemegang polis. Terdapat dua rumusan yang pertama menjelaskan tentang perlindungna hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dan kedua analisis permasalahan antara pemegang polis dan Perusahaan asuransi serta pendapat hakim dalam pengadilan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan pendekatan normatif, Dalam penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif adalah dengan melakukan penelusuran pustaka terhadap bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, atau bahan hukum non-hukum. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberi pemegang polis asuransi jiwa perlindungan hukum yang cukup kuat. Perlindungan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak tertanggung, pemegang polis, atau ahli waris dalam kasus sengketa atau kegagalan asuransi. Secara hukum perdata menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan Derama Laia. Kasus ini bermula dari ketidaksepakatan tentang bagaimana perjanjian asuransi diterapkan oleh kedua belah pihak. Setelah itu, sengketa tersebut dibawa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Putusan Mahkamah Agung Nomor 1867 K/Pdt.Sus-BPSK/2022 menetapkan bahwa kasus tersebut lebih merupakan sengketa kontraktual daripada pelanggaran perlindungan konsumen. Penyelesaian sengketa seharusnya dilakukan melalui hukum perdata karena itu berkaitan dengan pemenuhan kesepakatan antara kedua belah pihak, bukan masalah perlindungan konsumen. Menurut penelitian ini, sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak harus diajukan ke Pengadilan Negeri atau Arbitrase. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerancuan yurisdiksi dan memastikan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Kontrak Perjanjian, Penyelesaian Sengketa, Perlindungan Hukum, Asuransi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad, S.IP
Date Deposited:	06 Oct 2025 10:48
Last Modified:	06 Oct 2025 10:48
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17624

Actions (login required)

View Item