Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Berstatus Kontrak Honorer Berdasarkan Uu Nomor 20 Tahun 2023 (Studi kasus di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang)

Pujo Erinah, . (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Berstatus Kontrak Honorer Berdasarkan Uu Nomor 20 Tahun 2023 (Studi kasus di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (612kB)
	Text BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (139kB)
	Text Jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB)

Abstract

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Dosen Pembimbing: Ibrohim, S.H., M.H. Perlindungan hukum bagi pegawai Non-Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus kontrak honorer menjadi isu yang signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. UU tersebut hanya mengakui dua kategori pegawai, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penelitian ini berfokus pada ketidakpastian status dan perlindungan hukum bagi tenaga honorer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, terutama setelah transisi kebijakan tersebut. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus kontrak honorer berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus kontrak honorer. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam dengan pegawai honorer dan pihak terkait, observasi lapangan, serta kajian dokumen. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi dampak pemberlakuan UU ASN terhadap hak-hak tenaga honorer, termasuk kepastian status kepegawaian, perlindungan hukum, dan kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan status tenaga honorer berimplikasi langsung pada perlindungan hukum yang mereka terima. Meskipun UU Nomor 20 Tahun 2023 memberikan peluang bagi tenaga honorer untuk beralih menjadi PPPK melalui seleksi, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan alokasi anggaran, ketidaksiapan administrasi, dan kurangnya pemahaman di kalangan pegawai honorer mengenai proses transisi tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pegawai Non-ASN, terutama yang berstatus honorer. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perbaikan sistem kepegawaian di lingkungan pemerintahan, khususnya dalam menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi tenaga honorer.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum; Pegawai Non-ASN; Tenaga Honorer; Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023; Kabupaten Pemalang
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Yeni Ratnasari
Date Deposited:	04 Jul 2025 09:59
Last Modified:	04 Jul 2025 09:59
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16773

Actions (login required)

View Item