Implikasi Hukum Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Ditinjau Dari Pasal 5 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Erni Anggraeni, . (2025) Implikasi Hukum Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Ditinjau Dari Pasal 5 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (478kB)
Preview	Text BAB 1.pdf Download (264kB) | Preview
Preview	Text BAB 2.pdf Download (329kB) | Preview
Preview	Text BAB 3.pdf Download (226kB) | Preview
Preview	Text BAB 4.pdf Download (415kB) | Preview
Preview	Text BAB 5.pdf Download (162kB) | Preview
Preview	Text JURNAL.pdf Download (262kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini membahas tentang Pernikahan siri dan poligami tanpa izin istri pertama menjadi isu yang krusial dalam konteks hukum di Indonesia, terutama setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Praktik ini sering menimbulkan masalah sosial dan hukum, termasuk ketidakadilan gender dan pelanggaran hak-hak istri dan anak. Penelitian ini dilakukan di Tangerang Selatan, yang merupakan daerah dengan fenomena sosial terkait praktik poligami yang sering kali tidak mematuhi ketentuan hukum. Metode penelitian yuridis empiris yang mengunakan pendekatan kualitatif, studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dan sosial dari praktik pernikahan siri dan poligami tanpa izin. Penulis melakukan wawancara dan observasi terhadap berbagai pihak yang terlibat, termasuk suami, istri, dan kepala kelurahan, guna memahami implikasi dari tindakan tersebut terhadap hak-hak istri dan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak kasus poligami tanpa izin di Tangerang Selatan berdampak negatif pada kesejahteraan istri dan anak. Ketidakadilan gender muncul sebagai isu sentral, di mana istri pertama sering kali dirugikan dan hak-haknya diabaikan. Hal ini menciptakan ketegangan dalam hubungan keluarga dan berdampak pada stabilitas sosial. Dari sisi hukum, penelitian ini mengungkapkan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 5 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang efektif. Banyak suami yang melanggar ketentuan tanpa konsekuensi hukum yang berarti, sehingga mengabaikan perlindungan yang seharusnya diberikan kepada istri. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang lebih kuat dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak dalam perkawinan. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk mengatasi masalah poligami tanpa izin, guna menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Poligami, Pernikahan Siri, Hak Perempuan.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Yeni Ratnasari
Date Deposited:	04 Jul 2025 04:18
Last Modified:	04 Jul 2025 04:18
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16751

Actions (login required)

View Item