Analisis Yuridis Pengambilalihan Lahan Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum Oleh Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 89 Tahun 2022 & Kuhperdata

Prudis Suryo Inofani, . (2025) Analisis Yuridis Pengambilalihan Lahan Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum Oleh Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 89 Tahun 2022 & Kuhperdata. Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (428kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (385kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (287kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (117kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (235kB)

Abstract

Tuntutan akan tersedianya perumahan yang diharapkan guna menunjang kebutuhan utama rakyat khususnya pada kota Tangerang Selatan terus meningkat. Tetapi faktanya pada proses pembangunan perumahan acapkali tidak dibarengi dengan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (fasos dan fasum) yang memadai. Berdasarkan hal diatas, masih ada rumusan perkara yang perlu dikaji lebih lanjut yaitu bagaimana impliklasi dari kewajiban pengembang dalam penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (fasos dan fasum) perumahan di Kota Tangerang Selatan dan kendala apa saja yang menghambat pelaksanaan kewajiban tersebut sehingga berujung pada pengambilalihan sepihak lahan fasos dan fasum oleh pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi pengembang dalam penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (fasos dan fasum) serta mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan kajian terhadap kewajiban pengembang dalam penyediaan Prasarana,Sarana dan Utilitas (fasos dan fasum), ditemukan bahwa masih ada pengembang yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan penyediaan fasos dan fasum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (fasos dan fasum) pada perumahan di kota Tangerang Selatan menghadapi sejumlah kendala, baik dari faktor internal maupun eksternal. Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa pengembang di wilayah tersebut belum sepenuhnya mengimplementasikan kewajiban mereka dalam menciptakan fasilitas yang terintegrasi sesuai dengan rencana tapak (site plan), Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perencanaan, Pembangunan serta Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Skala Kecil Mandiri, serta ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam penelitian ini, penulis menyarankan agar proses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (fasos dan fasum) dapat berjalan optimal, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu menyempurnakan mekanisme perizinan dan perencanaan tata ruang, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk turut aktif mengawasi peruntukan fasos dan fasum. Pengawasan ini penting untuk memastikan kesesuaian antara rencana tapak dengan kondisi di lapangan, sehingga penyerahan fasos dan fasum secara fisik dapat segera dilaksanakan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Fasilitas sosial (fasos) Fasilitas umum (fasum).
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	miko
Date Deposited:	24 May 2025 04:18
Last Modified:	24 May 2025 04:18
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16655

Actions (login required)

View Item