Irfan Rosandhy, . (2025) Eksistensi Auditor Internal Dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Masters thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (886kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (432kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (342kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (94kB) |
|
|
Text
JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (442kB) |
Abstract
Maraknya kasus korupsi di Indonesia telah memasuki hampir seluruh lembaga negara, tidak terkecuali pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan, karena sejak pengurusan administrasi hingga pelaksanaan kegiatan pada bidang tersebut memiliki potensi. Dalam pelaksanaan pemberantasan kejahatan korupsi, sejak penentuan terhadap tindakan-tindakan dan kebijakan kegiatan pemberantasannya telah terkendala adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai auditor internal pemerintah dalam proses perhitungan kerugian negara pada pembuktian perkara tindak pidana korupsi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan adanya tindak pidana korupsi. Sedangkan hasil audit perhitungan kerugian negara oleh auditor internal pemerintah tidak dianggap sebagai alat bukti pada pembuktian perkaranya. Auditor internal juga tidak dilibatkan lebih lanjut, sehingga pada akhirnya membuat kasus-kasus korupsi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan tidak pernah tuntas. Hal ini kemudian mendorong penulis untuk melakukan pembahasan secara keilmuan hukum. Adapun penelitian ini dilakukan secara normatif dengan menggunakan adalah data primer yang berasal dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, administrasi pemerintahan, Hukum Acara Pidana, dan Kebijakan Mahkamah Agung, serta didukung dengan data penelitian terdahulu atau literatur hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan auditor internal pemerintah dalam perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) pada pembuktian tindak pidana korupsi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sangatlah penting. Pendapat auditor internal nantinya dapat membantu hakim dalam mendudukan perkara pada tempatnya dengan menimbang pendapat ahli lain disamping menilai alat-alat bukti yang tersedia dan berfungsi sebagai alat bukti di persidangan perkara tindak pidana korupsi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan keilmuan hukum. Terkait dengan laporan hasil audit PKKN yang disertai dengan rekomendasi yang relevan, kompeten, dan cukup, dalam hukum acara pidana dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat dan memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Namun apabila didukung dengan keterangan atau pendapat auditor internal selaku ahli, laporan hasil audit PKKN diyakini dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam pengambilan keputusan.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kerugian Keuangan Negara, Auditor Internal, Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law |
| Depositing User: | miko |
| Date Deposited: | 24 May 2025 03:56 |
| Last Modified: | 24 May 2025 03:56 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16651 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
