Analisis Yuridis Presidential Threshold Terhadap Partai Politik Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Fitra Nanda Armesta, . (2025) Analisis Yuridis Presidential Threshold Terhadap Partai Politik Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (443kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (403kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (392kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (355kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (134kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (375kB)

Abstract

Hak Konstitusional adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara sesuai dengan konstitusi yang berlaku dinegaranya. Keberadaan hak konstitusional merupakan bagian dari hak asasi manusia yang di jamin pemenuhannya serta perlindungannya dalam konstitusi negara. Ketentuan tersebut tersurat secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka harus secara adil dan berkepastian diatur oleh pemerintah dengan sungguh-sungguh, mengingat negara Indonesia adalah negara hukum maka dalam penyelenggaraan kehidupan berdemokrasi dan bernegara harus tegak terhadap kepentingan masyarakat maka dari itu untuk mewujudkan jaminan demokrasi tersebut diperlukan instrument hukum yang memiliki nilai kepastian hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan antara pembuat Undang-Undang (legislatif), pelaksana Undang- Undang (eksekutif) dan lembaga yang mengadili pelanggaran terhadap Undang- Undang (yudikatif) sehingga terdapa check and balance untuk memastikan semua penguasa lembaga tinggi negara tidak menempatkan diri diatas hukum. Dalam penelitian ini penulis meneliti terkait konstitusionalitas pasal 222 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ( Presidential Treshold ). Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia adalah mekanisme kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui pemilihan umum, mekanisme ini harus selaras dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Konstitusi) serta menjunjung tinggi asas demokrasi. Indonesia sebagai Negara Hukum di amanahkan oleh undang undang agar Mahkamah Konstitusi dapat menjadi penjaga konstitusi dengan baik apabila terdapat peraturan perundang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi (inkonstitusional), termasuk konstitusionalitas pemilihan kepala negara yang telah di atur dalam Konstitusi Pasal 6A ayat 1. Penulisan yang diteliti melalui pendekatan Yuridis normatif ini melihat bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden telah diatur mekanismenya pada Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, salah satu mekanismenya adalah di bentuknya ambang batas minimum pasang calon Presiden dan Wakil Presiden sebesar20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Prinsipnya penulisan ini memberikan sudut pandang bahwa pembatasan yang diatur dalam regulasi pemilihan umum tentang dukungan yang dibatasi tersebut belum memiliki spirit demokrasi yang berkedaulatan terhadap rakyat.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Presidential Threshold, Partai Politik, Pilpres
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	miko
Date Deposited:	24 May 2025 03:39
Last Modified:	24 May 2025 03:39
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16647

Actions (login required)

View Item