Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Tanpa Label Halal (Studi Kasus Pada Gerai Makanan Online Di Jakarta Selatan)

YUDITH ANEZIA YORDANI, . (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Tanpa Label Halal (Studi Kasus Pada Gerai Makanan Online Di Jakarta Selatan). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (121kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB)

Abstract

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga ketentuan halal sangat berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat. Ketiadaan label halal dapat mempengaruhi daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen terkait kehalalan produk yang dikonsumsi. Melihat dinamika ini, penelitian diperlukan untuk memahami perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah tanpa label halal (Studi kasus pada gerai makanan online di Jakarta Selatan) dan peran pemerintah dalam mendukung pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam proses sertifikasi halal (Studi kasus pada gerai makanan online di Jakarta Selatan). Adapun metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan situasi hukum yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta menganalisisnya berdasarkan teori dan praktik hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tanpa label halal pada gerai makanan online di Jakarta Selatan masih memerlukan perbaikan dalam berbagai aspek. Kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM, seperti kurangnya pemahaman tentang prosedur pendaftaran sertifikasi halal, biaya yang dianggap tinggi, dan kerumitan proses administrasi, menuntut perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif dari pemerintah. Meskipun program seperti Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dan mekanisme self-declare telah dijalankan, tantangan seperti kurangnya auditor halal dan banyaknya UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) masih menjadi hambatan signifikan. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat perannya dengan meningkatkan aksesibilitas layanan sertifikasi halal, mempercepat proses administrasi, serta memberikan pendampingan intensif kepada pelaku UMKM. Selain itu, kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat diperlukan untuk memperluas cakupan sertifikasi halal, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mendukung daya saing UMKM di pasar.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	23 May 2025 11:37
Last Modified:	23 May 2025 11:37
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16640

Actions (login required)

View Item