Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Dengan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/Puu Xxi/2023 Terhadap Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Studi Kasus Pt. Dua Belas Kopi Kelurahan Cihuni Kabupaten Tangerang Banten)

SARAS SANDRIYANTI, . (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Dengan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/Puu Xxi/2023 Terhadap Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Studi Kasus Pt. Dua Belas Kopi Kelurahan Cihuni Kabupaten Tangerang Banten). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (91kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (12kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB)

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap hak pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak memenuhi ketentuan maksimal lima tahun sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU�XXI/2023 terhadap Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023. Studi kasus dilakukan pada PT. Dua Belas Kopi, Kabupaten Tangerang, Banten, yang ditemukan tidak mencantumkan secara jelas jangka waktu PKWT dalam perjanjian kerja, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja terkait durasi hubungan kerja mereka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan data diperoleh melalui wawancara dengan pekerja dan manajemen perusahaan, serta kajian dokumen perjanjian kerja dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya kejelasan mengenai jangka waktu dalam PKWT berpotensi merugikan pekerja, karena melanggar prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pekerja yang diamanatkan oleh Putusan MK. Penelitian merekomendasikan perlunya edukasi kepada perusahaan mengenai pentingnya mencantumkan jangka waktu yang sesuai dengan ketentuan hukum dalam perjanjian kerja, serta pengawasan lebih ketat dari pihak pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Dengan demikian, diharapkan hak-hak pekerja dapat dilindungi secara optimal, dan hubungan kerja yang harmonis dapat tercipta.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	20 May 2025 06:10
Last Modified:	20 May 2025 06:10
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16631

Actions (login required)

View Item