Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pkpu (Analisis Putusan Nomor 15 Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn Niaga Jakarta Pusat)

RAYHAN SYECHUL ISLAM, . (2025) Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pkpu (Analisis Putusan Nomor 15 Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn Niaga Jakarta Pusat). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (975kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (111kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (369kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (18kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (14kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (11kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (190kB)

Abstract

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan debitor untuk menyusun rencana perdamaian guna menghindari kepailitan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Penelitian ini berfokus pada Putusan Pengadilan Niaga dalam perkara PKPU berdasarkan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Pkpu/2023/PN Niaga Jakarta Pusat. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis ratio decidendi yang dipergunakan Hakim dalam menyetujui rencana perdamaian serta mengkaji implikasi hukum terhadap status debitor pasca pengesahan rencana perdamaian oleh Pengadilan Niaga. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data yang dianalisis merupakan data sekunder yang bersumber dari putusan pengadilan serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Hakim mempertimbangkan prinsip keadilan, keberlanjutan usaha, dan asas keseimbangan dalam menyetujui rencana perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UU Kepailitan dan PKPU. Selain itu, pasca pengesahan rencana perdamaian, status hukum debitor mengalami perubahan, di mana debitor secara hukum terikat pada ketentuan dalam perjanjian perdamaian yang menggantikan perjanjian utang-piutang sebelumnya. Perubahan status ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan menjadi instrumen perlindungan hukum bagi debitor serta kreditor dalam penyelesaian sengketa utang.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	15 May 2025 04:52
Last Modified:	15 May 2025 04:52
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16618

Actions (login required)

View Item