Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Atau Minuman Impor Tanpa Sertifikat Dan Label Halal Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Pada Swalayan Ranch Market Dan Oh! Some Di Jakarta Selatan)

PUTRI WULANDARI, . (2025) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Atau Minuman Impor Tanpa Sertifikat Dan Label Halal Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Pada Swalayan Ranch Market Dan Oh! Some Di Jakarta Selatan). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (457kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (141kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (464kB)

Abstract

Pada prinsipnya, perlindungan hukum bagi konsumen merupakan sebuah kebutuhan yang bersifat universal, mengingat posisi yang cenderung lemah. Masih banyak ditemukan produk impor tanpa label halal yang menimbulkan kecemasan, mengingat tidak adanya penjelasan yang jelas pada kemasan mengenai status kehalalannya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan atau minuman impor tanpa sertifikat dan label halal di Indonesia, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris dengan pendekatan studi pustaka dan observasi di beberapa lokasi supermarket dan perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian di lokasi Ranch Market Lotte Ciputra World dan OH! Some Mall Kelapa Gading ditemukan pelanggaran atas produk impor tanpa sertifikat dan label halal disebabkan oleh kurangnya pengawasan pemerintah, rendahnya kesadaran pelaku usaha, tingginya permintaan produk impor tanpa label halal, kendala administrasi sertifikasi, rendahnya kesadaran konsumen, dan lemahnya penegakan hukum. Kondisi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan informasi jelas, termasuk kehalalan produk. Peningkatan pengawasan, sosialisasi, dan penegakan hukum diperlukan untuk melindungi konsumen muslim. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, negara berkomitmen melindungi konsumen muslim dengan memastikan produk halal diberi informasi yang jelas. Pelaku usaha wajib mencantumkan kehalalan produk, dan jika melanggar, dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana. Regulasi ini bertujuan melindungi hak konsumen dalam memilih produk sesuai syariat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, sosialisasi, dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk memastikan konsumen terlindungi dari produk yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pelaku usaha diwajibkan mencantumkan label yang jelas mengenai status halal produk, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai undang�undang yang berlaku.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	15 May 2025 03:59
Last Modified:	15 May 2025 03:59
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16616

Actions (login required)

View Item