Perlindungan Hak Milik Direktur Perusahaan Dalam Penarikan Budel Umum Pailit Menurut Putusan Pailit Ditinjau Dari Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Pailit (Analisis Putusan Nomor 437 K/Pdt.Sus-Pailit/2024)

KHUSAIRI, . (2025) Perlindungan Hak Milik Direktur Perusahaan Dalam Penarikan Budel Umum Pailit Menurut Putusan Pailit Ditinjau Dari Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Pailit (Analisis Putusan Nomor 437 K/Pdt.Sus-Pailit/2024). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text FILE COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (922kB)
	Text FILE BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB)
	Text FILE BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB)
	Text FILE BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (88kB)
	Text FILE BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB)
	Text FILE BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (27kB)
	Text FILE JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB)

Abstract

DALAM PUTUSAN Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.dalam putusan NOMOR 437 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, telah mempailitkan PT Karebet Mas Indonesia dan meyita seluruh aset budel pailit serta melibatkan harta yang bukan milik budel pailit., Hal ini tentu bertentangan denga UU PKPU dan UU Kepailitan. yaitu terutama dalam pasal 1 ayat 1 UNDANG UNDANG nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi” sita umum atas semua kekayaan debitur pailait yang penguasaan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengwasan hakim pengawas sebagiamana diatur dalam undang-undang ini”. Tentu hal tersebut bukan berarti merubah harta yang didaftarkan, secara otomatis langsung berubah kepemilikan yang dianggap sebagi harta milik debitur pailit. Tentu hal ini sangat ironis sekali karena pendaftaran harta pailit pada hakim pengawas adalah bukan menjadi perpindahan alas hak dari pemilik sebelumnya menjadi milik debitur pailit., Dalam hal ini tentu bertentangan denga UNDANG UNDANG tentag “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN HAK MILIK berdasarkan pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 3 huruf a peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah (Peraturan Pemerintah pendaftaran Tanah) dan Undang Undang kendaraan bermotor Hak milik atas suatu kendaraan bermotor dibuktikan dengan adanya BPKB dan STNK yang dimilik seseorang. (hak milik kebendaan pada umumnya), pasal 65 Undang Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya: “Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merupakan bukti registrasi kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh kepolisian” Dengan adanya putusan pailit Nomor . 437 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, maka menciderai rasa keadilan serta tidak ada perlindungan hukum bagi pemilik benda yang seharusnya dilindungi oleh Undang Undang dan sudah tentu jika tidak dijalankan akan meneginjak-injak rasa keadilan. Hal ini sesuai dengan teori perlindungan hukum yang disampaikan oleh Prof Philipus M Hadjhon tentang teori preventifdan represif yang harus ada kesempatan bagi para pihak dalam penginfentarisiran/pedataan harta budel pailit dan memanggil para pihak yang memiliki benda terkait, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	26 Apr 2025 04:10
Last Modified:	26 Apr 2025 04:10
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16555

Actions (login required)

View Item