Keabsahan Perkawinan Antara Pihak-Pihak Berdeda Agama Yang Berlangsung Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dan Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)

Henjela Oktavia, . (2025) Keabsahan Perkawinan Antara Pihak-Pihak Berdeda Agama Yang Berlangsung Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dan Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (164kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (143kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (77kB)
	Text HENJELA OKTAVIA JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (297kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia dengan meninjau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Ketidakjelasan aturan teknis mengenai pencatatan perkawinan beda agama menciptakan kekosongan hukum yang berdampak pada ketidakpastian bagi pasangan beda agama. Kekosongan ini memunculkan hambatan administratif di Dukcapil, ketergantungan pada penetapan pengadilan, dan beragamnya interpretasi hukum di berbagai wilayah. Studi kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjukkan bahwa setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, pengadilan secara konsisten menolak pencatatan perkawinan beda agama apabila tidak sesuai dengan hukum agama. SEMA ini memberikan arahan bagi hakim, namun di sisi lain mempertegas larangan pencatatan tanpa menawarkan solusi konkret bagi pasangan beda agama. Akibatnya, pasangan tersebut menghadapi dilema antara memenuhi norma agama dan mendapatkan pengakuan hukum negara. Penelitian ini merekomendasikan reformasi hukum berupa pengakuan pernikahan sipil sebagai alternatif untuk mengakomodasi pasangan beda agama, tanpa mengabaikan nilai-nilai agama dan sosial yang berlaku di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	25 Apr 2025 12:06
Last Modified:	25 Apr 2025 12:06
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16552

Actions (login required)

View Item