Penyelesaian Sengketa Hibah Warisan Anak Angkat Sah Terhadap Anak Adopsi Ditinjau Dari Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 64 K/Pdt/2023)

ERYKA, . (2025) Penyelesaian Sengketa Hibah Warisan Anak Angkat Sah Terhadap Anak Adopsi Ditinjau Dari Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 64 K/Pdt/2023). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (547kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (21kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (164kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (12kB)
	Text JURNAL SKRIPSI eryka.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB)

Abstract

Terkait penyelesaian sengketa warisan memiliki ketentuan tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Begitupun terkait sengketa hibah warisan yang telah diatur dalam Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah pertimbangan hakim dalam melakukan penyelesaian sengketa hibah warisan anak angkat sah dengan anak adopsi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 64 K/Pdt/2023. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami mengenai Penyelesaian Sengketa Hibah Warisan Anak Angkat Sah Dengan Anak Adopsi Ditinjau Dari Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dengan menganalisis putusan hakim mahkamah agung. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa hibah warisan, hakim perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih mendalam dalam penerapan hukum terkait dengan warisan dan pembagian harta agar lebih memenuhi rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Hakim juga harus mempertimbangkan hak dan kepentingan semua pihak dan menentukan dengan tegas kedudukan ahli waris yang akan mewarisi sesuai dengan ketentuan ketetapan sah yang berlaku. Dalam kasus ini, terdapat pengalihan harta melalui adat Lakmanen yang disebut Golgalika yang dilakukan secara lisan, tanpa dokumentasi hukum yang formal. Untuk itu, perlu ada pengaturan yang lebih jelas tentang bagaimana hibah yang dilakukan melalui adat dapat diakui dalam sistem hukum negara, untuk menghindari ketidakpastian hukum yang berpotensi menyebabkan sengketa.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	12 Apr 2025 03:59
Last Modified:	12 Apr 2025 03:59
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16503

Actions (login required)

View Item