Pertangungjawaban Dan Kebijakan Pemerintah Daerah Atas Pemindahan Jalur Saluran Air Yang Erosi Pada Tanah Warga Berdasarkan Pasal 69 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Perumahan Sakinah Kelorina Desa Cileungsi Kab Bogor)

ADE DARTO ARDIANSYAH, . (2025) Pertangungjawaban Dan Kebijakan Pemerintah Daerah Atas Pemindahan Jalur Saluran Air Yang Erosi Pada Tanah Warga Berdasarkan Pasal 69 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Perumahan Sakinah Kelorina Desa Cileungsi Kab Bogor). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (155kB)

Abstract

Pokok masalah penelitian ini adalah adanya perpindahan jalur saluran air, seharusnya pemerintah daerah yang berwenang memperhatikan atas tanah warga yang berdampak dengan membuat pagar pembatas, tetapi kenyataannya saluran air tersebut dibiarkan saja bertahun tahun tidak ada pembatas, yang mengakibatkan tergerusnya dikit demi sedikit tanah milik warga. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis-sosiologis, adapun sumber data penelitian ini warga dan Staff Desa di Daerah Cileungsi Kab, Bogor Jawa Barat. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran Referensi. Lalu teknik pengelolaan dan analisis data di lakukan dengan cara editing. Klasifikasi, verifikasi, analisis dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa banyaknya keluhan warga akan kondisi timbulnya berbagai kasus lingkungan hidup seperti, Erosinya nya tanah warga akibat saluran air cenderung di sebabkan oleh ulah manusia itu sendiri sehingga, diperlukan aturan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan hidup tersebut, Permasalahan yang timbul yaitu: pertama sarana penegakan hukum apa saja yang di atur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 guna menjaga kelestarian lingkungan hidup di indonesia. Yang kedua kendala dan hambatan apa saja yang di temui dalam penegakan hukum lingkungan di indonesia. Penelitian hukum ini adalah penelitian empiris dengan meng gunakan teknik studi kasus dokumen terhadap bahan bahan hukum yang relevan dengan masalah ini. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyediakan tiga macam aspek penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	10 Apr 2025 11:05
Last Modified:	10 Apr 2025 11:05
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16492

Actions (login required)

View Item