Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Mkmk) Terkait Perilaku Hakim Konstitusi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Ketua Mahkamah Konstitusi(Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023)

Sukaesih, . (2024) Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Mkmk) Terkait Perilaku Hakim Konstitusi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Ketua Mahkamah Konstitusi(Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (366kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (287kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (349kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (37kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (342kB)

Abstract

Adanya Lembaga Pengawas Hakim Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan untuk mencegah Mahkamah Konstitusi menggunakan kekuasaannya secara salah, karena lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa para hakim Mahkamah Konstitusi mematuhi Kode Etik. Tanpa adanya badan pengawas, kekuasaan Mahkamah Konstitusi dapat terancam oleh perlindungan yang berwenang dan kekuasaan oleh para hakimnya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sudah adanya lembaga pengawas hakim Konstitusi yang mengawasi perilaku hakim konstitusi yang melanggar kode etik sesuai dengan undang-undang Mahkamah Konstitusi dan UUD 1945. Penelitian ini juga mengkaji pentingnya keberadaan peran dan fungsi lembaga pengawas hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengawasi hakim konstitusi yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kasus menggunakan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L /11/2023. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bahan hukum terkait lembaga pengawas hakim Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada Lembaga Pengawas khusus bagi Hakim Konstitusi seperti halnya Komisi Yudisial yang mengawasi hakim di bawah Mahkamah Agung. Penelitian ini juga menekankan urgensi atau pentingnya keberadaan peran dan fungsi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Pengawas Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjaga martabat Hakim Mahkamah Konstitusi dari izinnya dan memastikan Hakim Mahkamah Konstitusi tetap berada dalam aturan yang sudah ditetapkan. Terdapat urgensi bagi Dewan Pengawas untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan keadilan Hakim Mahkamah Konstitusi serta mencegah terjadinya benturan kepentingan. Saat ini, pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Etik yang membentuk Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Badan Pengawas Hakim Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan agar Mahkamah Konstitusi tidak salah dalam menggunakan kewenangannya, yang melakukan pelanggaran kode etik Sapta Karsa Hutama, karena lembaga ini bertugas memastikan hakim Mahkamah Konstitusi mematuhi Kode Etik.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Kewenangan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Pelanggaran Kode Etik
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	miko
Date Deposited:	09 Apr 2025 07:35
Last Modified:	09 Apr 2025 07:35
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16480

Actions (login required)

View Item