Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Deni Supriatna, . (2024) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (304kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (32kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (277kB)

Abstract

Penelitian ini berfokus pada analisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya terkait mekanisme pemidanaan dan perampasan aset hasil kejahatan yang dilakukan demi kepentingan korporasi. Dalam sistem hukum Indonesia, korporasi diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, terutama melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, pengaturan pada UU a quo juga telah memperjelas pertanggungjawaban korporasi dengan mengakomodasi aspek-aspek strict liability dan vicarious liability. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus putusan pengadilan yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari literature hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik preskriptif untuk mengindentifikasi fakta hukum dan sistematisasi data berdasarkan kerangka teori yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun secara normatif kerangka hukum untuk mempidana korporasi telah ada, tantangan muncul dalam aspek pembuktian corporate mens rea, yaitu niat jahat korporasi secara kolektif. Selain itu, implementasi mekanisme perampasan aset juga dapat dikatakan belum optimal, dengan keterbatasan dalam pelacakan aset yang tersembunyi atau dialihkan ke pihak ketiga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia terhadap tindak pidana korupsi oleh korporasi perlu ditingkatkan melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, yang memungkinkan pelacakan dan penyitaan aset secara lebih menyeluruh. Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan ialah dengan penguatan aturan corporate governance dan pengawasan terhadap kepatuhan anti-korupsi di lingkungan perusahaan. Kerangka hukum pidana korporasi perlu diperkuat dengan penyesuaian regulasi agar dapat memberi efek jera terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi secara signifikan sehingga dapat mendorong pemulihan kerugian negara secara efektif.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Korporasi, Tindak Pidana Korupsi, Perampasan Aset
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	miko
Date Deposited:	08 Apr 2025 08:11
Last Modified:	08 Apr 2025 08:11
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16471

Actions (login required)

View Item