Tinjauan Penerapan Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi Proyek Pelatihan Otomotif dalam Aspek Sinkronisasi Hukum Ditinjau dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas Tipikor (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 321 K/Pid.Sus/2019)

Syarah Anggita Irlyana Afandi, . (2024) Tinjauan Penerapan Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi Proyek Pelatihan Otomotif dalam Aspek Sinkronisasi Hukum Ditinjau dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas Tipikor (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 321 K/Pid.Sus/2019). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (797kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (262kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (145kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (85kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (223kB)

Abstract

Dalam kehidupan bernegara terdapat banyak aspek yang terkait di dalamnya beserta substansi dan regulasi-regulasi yang tumbuh dan dikembangkan sesuai dengan melajunya perkembangan zaman. Dalam aspek – aspek tersebut tidak akan ada regulasi tanpa adanya subjek atau pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan Aspek hukum tersebut. Dalam penyempurnaannya di pilihlah sosok – sosok yang memiliki potensi dalam pengembangan negara, namun apa jadinya jika dalam proses pengembangan dan penyempurnaan negara tersebut terdapat penyelewengan otorisasi sehingga menimbulkan pelanggaran akan substansi yang sebelumnya telah dibuat. Penetapan Putusan Nomor 321 K/Pid.Sus/2019 menjadi salah satu penetapan yang esensi terkait antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diberlakukan untuk subyek hukum tidak dapat lagi dibedakan dimana tindal pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) diberlakukan untuk subyek hukum yang tidak punya kewenangan, jabatan, atau kedudukan, sedangkan pasal 3 diberlakukan terhadap subyek hukum yang punya kewenangan. Disini juga membahas terkait dengan Sinkronisasi Regulasi Hukum yang terdapat di dalam putusan ini terkait banyaknya faktor pendukung dalam terjadinya Tindak Pidana Korupsi ini. Menjawab pertanyaan penelitian tersebut dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sinkronisasi Hukum yang terdapat dalam putusan ini terkait dengan subjek, objek, fasilitator, affiliator, serta tindak korupsi itu sendiri berkaitan dan tindak menghalangi upaya hukum yang terjadi, lalu dalam putusan ini sendiri Terdakwa selaku Subyek terbukti secara sah bersalah atas Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Sinkronisasi Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal Karet.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Tindak Pidana Korupsi, Sinkronisasi Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal Karet.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Rizky Andika
Date Deposited:	22 Mar 2025 03:47
Last Modified:	22 Mar 2025 03:47
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16461

Actions (login required)

View Item