Kajian Yuridis Terkait Hal Ihwal Kegentingan Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Analisis Pasal 22 Ayat (1) UUD NRI 1945)

Ricky Indra, . (2024) Kajian Yuridis Terkait Hal Ihwal Kegentingan Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Analisis Pasal 22 Ayat (1) UUD NRI 1945). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (538kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (549kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (531kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (351kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (13kB)
	Text Jurnal, Ricky Indra, 191010200042, Fakultas Hukum.pdf Restricted to Registered users only Download (393kB)

Abstract

Dalam penelitian ini menunjukan lahirnya Perppu Cipta Kerja dilatar belakangi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Dasar dari pembentukan Perppu adalah adanya faktor negara dalam keadaan kegentingan memaksa, dalam keadaan tersebut Presiden mempunyai kewenangan subjektif untuk mengeluarkan Perppu sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah penentuan hal ihwal kegentingan memaksa dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Apakah pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah memenuhi unsur kegentingan memaksa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan dari berbagai literatur buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dll. Analisis data dilakukan dengan cara normatif kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukan Presiden mempunyai kewenangan untuk menentukan hal ihwal kegentingan memaksa dengan didasari unsur objektifitas yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Pertama, adanya keadaan atau kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, Kedua, terjadinya kekosongan hukum atau hukum yang ada tidak memadai, Ketiga, tidak tersedianya waktu penyusunan undang-undang dengan prosedur normal. Kemudian, pemenuhan unsur kegentingan memaksa dalam pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja tidaklah terpenuhi. Karena kegentingan memaksa untuk menangani keadaan ketahanan ekonomi nasional yang menjadi dasar pembentukan Perppu tidak terjadi secara nyata. Indikator pertumbuhan dan optimisme pemerintah dalam perekonomian nasional tidak menunjukan keadaan yang buruk melainkan berkembang dengan baik. Kondisi kekosongan hukum atau hukum yang ada tidak memadai tidak terpenuhi, karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tetap memberlakukan Undang-undang Cipta Kerja selama masa perbaikan dua tahun, yang secara materi muatan dan isi Perppu Cipta Kerja tidak berbeda signifikan dengan Undang-undang Cipta Kerja, dan tetap memberlakukan kembali undang-undang, pasal yang telah dicabut apabila para pembentuk undang-undang gagal memperbaiki. Keterbatasan waktu pembentukan Undang-undang secara normal tidak terpenuhi, karena terbentuknya Perppu Cipta Kerja masih dimasa perbaikan Undang-undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan tidak memanfaatkan waktu perbaikan dengan baik Kata Kunci: Perppu Cipta Kerja, Kegentingan Memaksa, Pembentukan Perppu.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Perppu Cipta Kerja, Kegentingan Memaksa, Pembentukan Perppu
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Rizky Andika
Date Deposited:	21 Mar 2025 04:01
Last Modified:	21 Mar 2025 04:01
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16457

Actions (login required)

View Item