Kaisar Prasetio Suprapto, . (2024) Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Analisis Putusan Nomor 85/G/2020/Ptun.Smg). Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
FILE COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
FILE BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB) |
|
|
Text
FILE BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB) |
|
|
Text
FILE BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB) |
|
|
Text
FILE BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB) |
|
|
Text
FILE BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (141kB) |
|
|
Text
FILE JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB) |
Abstract
Sebagai negara hukum, Indonesia memberi perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, tak terkecuali penyandang disabilitas. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dinyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi, lebih lanjut Perda tersebut menjamin akan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam penerimaan pegawai negeri sipil. Permasalahan dalam skripsi ini membahas seorang penyandang disabilitas yang gagal lolos seleksi CASN akibat tidak memenuhi syarat jenis disabilitas dan ketika melakukan penggugatan atas KTUN tersebut ke PTUN Semarang, majelis hakim menilai gugatannya daluarsa. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan Perda tersebut dan apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 85/G/2020/PTUN.SMG sudah sesuai hukum. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan penyandang disabilitas dijamin haknya dalam penerimaan CASN dan tidak boleh didiskriminasi. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya keliru dalam menerapkan asas temporaris dimana tenggang waktu 90 hari sesuai dalam ketentuan umum PERMA adalah hari kerja dan bukan hari kalender.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Penyandang Disabilitas, HAM, CASN. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law |
| Depositing User: | Sri Lestari |
| Date Deposited: | 07 Feb 2025 11:40 |
| Last Modified: | 07 Feb 2025 11:40 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16358 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
