Penguatan Lembaga Badan Pembentukan Peraturan Daerah Mengintegrasikan Aspirasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Di Kota Tangerang Selatan Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Ii Suhrowardi, . (2024) Penguatan Lembaga Badan Pembentukan Peraturan Daerah Mengintegrasikan Aspirasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Di Kota Tangerang Selatan Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (799kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (382kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (106kB)
	Text JUIRNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (345kB)

Abstract

Pembentukan hukum yang efektif dan berkeadilan adalah pilar utama kesejahteraan masyarakat, namun kendala dalam menghasilkan peraturan perundang-undangan yang mendukung tujuan tersebut masih ada, meskipun partisipasi masyarakat telah diupayakan. Demokrasi substantif dan prosedural menawarkan model yang berbeda dalam partisipasi ini, terutama dalam konteks otonomi daerah yang memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Bapemperda DPRD Kota Tangerang Selatan berperan penting dalam menyusun Perda dengan mengintegrasikan aspirasi masyarakat, namun terdapat kendala seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan mekanisme pengumpulan aspirasi yang lemah. Penelitian mendalam tentang kinerja Bapemperda DPRD di Kota Tangerang Selatan memberikan wawasan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas Perda. Kota Tangerang Selatan, yang menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan, perlu memastikan kebijakan yang dihasilkan melibatkan aspirasi masyarakat untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bapemperda memiliki kewenangan dalam proses pembentukan Perda, menyusun daftar rancangan Perda yang memprioritaskan kepentingan publik, kebutuhan regulasi, kebijakan daerah, tingkat kesiapan, dampak ekonomi dan sosial, serta masukan dari masyarakat. Namun, aspirasi masyarakat seringkali bersifat inisiatif tanpa memenuhi syarat filosofis, sosiologis, yuridis, politis, dan administratif yang memadai, serta sering kali sudah diatur dalam peraturan lain, menyebabkan redundansi dan ketidakefisienan. Disharmonisasi hukum juga menjadi masalah akibat perbedaan pendapat, konflik kewenangan, dan kinerja legislatif yang kurang optimal. Selain itu, pembagian wewenang yang tidak jelas, kurangnya regulasi baku tentang harmonisasi hukum, serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menambah kompleksitas proses legislasi. Masyarakat juga menghadapi kendala internal seperti kebiasaan pasif, kurangnya informasi dan edukasi, ketidaktahuan prosedur partisipasi, dan rendahnya penegakan sanksi hukum, serta kendala eksternal seperti terbatasnya kesempatan berpartisipasi, anggapan bahwa partisipasi memperlambat proses, kebijakan yang tidak relevan, dan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Rendahnya partisipasi ini berdampak negatif terhadap efektivitas kebijakan publik, hak-hak rakyat, kualitas kebijakan, dan stabilitas nasional. Upaya yang diperlukan meliputi partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam setiap tahap pembentukan Perda, pengawasan terhadap pembentukan Perda, serta harmonisasi hukum untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Bapemperda, Peraturan Daerah, Partisipasi Masyarakat
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	miko
Date Deposited:	21 Dec 2024 03:41
Last Modified:	21 Dec 2024 03:41
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16118

Actions (login required)

View Item