Tinjauan Yuridis Perhitungan Jumlah Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2803 K/Pid.Sus/2021)

WAHYU WIDIANTORO, . (2024) Tinjauan Yuridis Perhitungan Jumlah Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2803 K/Pid.Sus/2021). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (898kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (152kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (37kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (9kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (145kB)

Abstract

Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan perekonomian negara dan masyarakat yang dapat menghambat kemajuan pembangunan negara, oleh karena itu segala macam perbuatan yang merugikan perekonomian negara harus dihilangkan sama sekali, termasuk dengan cara pemaksimalan penegakan peraturan perundang-undangan yang ada melalui penegakan hukum. Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal ini, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memberikan kebijakan bahwa pelaku korupsi harus mengembalikan atau mengganti kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatannya. Hal ini bertujuan untuk memulihkan keuangan negara yang telah dirugikan dan memberikan efek jera kepada pelaku korupsi agar tidak melakukan perbuatan serupa di masa yang akan datang, seperti dalam Putusan Nomor : 2803 K/Pid.Sus/2021, namun dalam kasus tersebut pengembalian kerugian negara tidak sesuai dengan jumlah uang yang dikorupsi oleh terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalahnya adalah bagaimanakah peranan penegak hukum untuk pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dan bagaimanakah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor: 2803 K/Pid.Sus/2021 dalam upaya pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Keberhasilan peran penegak hukum dalam upaya pemulihan keuangan negara terletak pada Jaksa maupun Hakim, karena Jaksa berperan sebagai eksekutor, dan Hakim sebagai penentu atau gerbang akhir tidak boleh terburu-buru dalam membuat pertimbangan Hakim, dan tidak boleh sampai mengabaikan fakta-fakta persidangan, maupun mengesampingkan peran dari saksi ahli dan Hakim kurang mempertimbangkan kesaksian dari saksi ahli, padahal dalam persidangan kesaksian dari saksi ahli akan sangat berguna dalam membuat terang suatu persidangan karena kesaksian dari saksi ahli berisikan informasi yang objektif dan tidak memihak.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	30 Nov 2024 08:16
Last Modified:	30 Nov 2024 08:16
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/15546

Actions (login required)

View Item