MOHAMAD SAEPUDIN, . (2024) Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Studi Pada Kelurahan Kota Bambu Utara Jakarta Barat ). Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (780kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (503kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (775kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (389kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (411kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB) |
|
|
Text
JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (657kB) |
Abstract
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana peran Undang-Undang RI No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap lingkungan yang ada di kota Jakarta Barat khususnya di kelurahan kota bambu dari pencemaran dan kerusakan lingkungan? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan peneliti, yaitu, 1) Bagaimana penerapan hukum melalui perdata dalam penegakan hukum lingkungan di Provinsi DKI Jakarta khususnya di Kelurahan Kota Bambu Utara? 2) Bagaimana faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum lingkungan di Provinsi DKI Jakarta khususnya di Kelurahan Kota Bambu Utara? jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-sosiologis, adapun sumber data penelitian ini warga pondok kota bambu. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya keluhan warga akan kondisi Timbulnya berbagai kasus lingkungan hidup cenderung disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri sehingga, diperlukan aturan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan hidup tersebut, aturan hukum yang terkait adalah UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan yang timbul yaitu: pertama, sarana penegakan hukum apa saja yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 guna menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia, yang kedua kendala dan hambatan apa saja yang ditemui dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknik studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah ini. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU No. 32 Tahun 2009 menyediakan tiga macam aspek penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Adapun kendala dan hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum lingkungan berasal dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas, masyarakat, dan hambatan yang bersifat alamiah seperti : gunung melutus, banjir, dan tanah longsor.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Jejen Juanda |
| Date Deposited: | 30 Nov 2024 07:52 |
| Last Modified: | 30 Nov 2024 07:52 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/15543 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
